Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dalam keterangannya di Jakarta, Jumat menegaskan bahwa pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua Pegunungan tidak bisa lagi ditunda.
Ia menyebut pembangunan ini sebagai momentum bersejarah yang harus dikawal bersama demi masa depan generasi Papua.
“Hari ini kita akan menjadi catatan sejarah, hari ini kita akan menjadi legacy untuk generasi kita ke depan,” kata Ribka.
Dalam kegiatan Evaluasi Daerah Otonomi Baru (DOB) empat Provinsi di Papua yang berlangsung di Gereja Wesaroma Pikhe, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Ribka mendorong seluruh tokoh masyarakat, kepala suku, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pihak gereja untuk menyatukan hati dan semangat dalam membangun Papua Pegunungan.
Menurutnya, pembangunan tidak bisa ditunda. Infrastruktur dasar seperti kantor gubernur dan fasilitas pelayanan publik harus segera diwujudkan agar Papua Pegunungan sejajar dengan provinsi lain di Indonesia.
“Kita tidak bisa tangisi nasib kita, tapi kita harus maju, kita harus bekerja, Tuhan sudah izinkan kita, kita akan bekerja, saya mau kita satukan hati kita semua,” ujarnya.
Dia juga memberikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Papua Pegunungan John Tabo yang baru saja dilantik namun langsung bergerak cepat membangun daerah. Ia menyebut peran gubernur sangat strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat sekaligus simbol pemersatu di daerah.
“Sudah saya sampaikan bahwa Bapak Gubernur adalah simbol kita, kepala suku. Saya harap kita semua satukan persepsi, satukan hati, gereja [dan] kepala suku semua kita bicara kita mau ke mana [ke depan],” jelas Ribka.
Terakhir, Ribka mengajak seluruh pihak untuk bersatu menentukan arah pembangunan Papua Pegunungan. Tujuannya, agar masyarakat dapat hidup sejahtera dan menikmati hasil pembangunan yang merata, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi.
“Perubahan pembangunan tidak mungkin turun dari langit, tapi kita kerjakan [bersama-sama],” tuturnya.
Baca juga: Wamendagri tinjau KIPP guna pacu percepatan pembangunan DOB Papua
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Giri Ramanda N. Kiemas menyampaikan kehadirannya merupakan bagian dari Panitia Kerja (Panja) Evaluasi DOB. Kunjungan ini bertujuan untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat serta melihat permasalahan nyata di lapangan.
“[Bagaimanapun] penetapan daerah otonomi baru, tidak ada daerah yang sempurna, pasti ada saja masalah. Tapi bukan berarti bahwa kita mundur dalam DOB Papua Pegunungan ini. Pemerintah pusat [bersama] DPR RI punya harapan besar dengan pemekaran yang ada,” tambah Giri.
Dirinya menyoroti sejumlah tantangan yang perlu segera ditangani oleh pemerintah daerah (pemda), seperti birokrasi yang belum sempurna, aset yang belum tuntas, transfer anggaran yang belum maksimal, serta penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang harus segera dituntaskan.
Selain itu, ia menegaskan pembangunan fisik kantor gubernur menjadi prioritas yang harus disepakati dan dikawal bersama. Giri mengingatkan pentingnya kesepahaman dari seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan sebagai langkah awal percepatan pembangunan kantor tersebut, sembari menyampaikan bahwa berbagai persoalan teknis akan diselesaikan secara bertahap.
“Kalau orang bilang, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan kalau dilakukan komunikasi,” ungkapnya.
Sebagai informasi, acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Pegunungan Agus Nikilik Hubi, Ketua DPR Papua Pegunungan Yos Elopere, para bupati dan wakil bupati di wilayah Papua Pegunungan, anggota Forkopimda Provinsi Papua Pegunungan, perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta masyarakat setempat.
Sementara itu, Wamendagri Ribka didampingi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Akmal Malik dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Restuardy Daud.
Baca juga: Pemprov Papua Pegunungan: Perlu kerja sama dalam pembangunan KIPP
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025
