Abu Dhabi (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengajak pelaku industri energi global untuk berinvestasi di sektor panas bumi di Indonesia, yang disebutnya sebagai salah satu potensi terbesar di dunia tapi belum tergarap optimal.
Saat berbicara dalam forum Abu Dhabi Sustainability Week di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Rabu, Eddy menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi panas bumi sekitar 24 gigawatt. Namun, baru 10 persen yang dimanfaatkan hingga saat ini.
“Indonesia dianugerahi potensi panas bumi yang luar biasa besar ... Saya berharap akan melihat sebagian dari Anda datang ke Indonesia untuk menjajaki potensi panas bumi melimpah yang kami miliki,” kata Eddy dalam forum yang juga dihadiri sejumlah perusahaan energi terbarukan global tersebut.
Menurut Eddy, Indonesia berada dalam posisi yang unik karena memiliki kelimpahan sumber energi terbarukan—mulai dari surya, air, angin, hingga panas bumi—tetapi pada saat yang sama juga memiliki cadangan energi fosil yang sangat besar.
Meski demikian, Eddy menuturkan kebutuhan energi harian Indonesia masih belum dapat dipenuhi secara mandiri dan tetap bergantung pada impor, termasuk impor sekitar 1 juta barel minyak per hari, 7 juta ton LPG per tahun, serta impor solar.
“Dari sudut pandang keberlanjutan energi, Indonesia masih harus mengerjakan banyak pekerjaan rumah untuk mencapai ketahanan energi,” ujar dia.
Eddy memaparkan dalam rencana pembangunan ketenagalistrikan nasional, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit baru sebesar 69,5 gigawatt dalam 8 hingga 9 tahun ke depan.
Dari jumlah tersebut, 5,2 gigawatt akan berasal dari panas bumi, 42 gigawatt dari sumber energi terbarukan lainnya, dan 10 gigawatt dari fasilitas penyimpanan baterai.
Eddy menyebut untuk mencapai target ambisius ini, Indonesia membutuhkan investasi sekitar 190 miliar dolar AS.
Eddy menegaskan bahwa pemerintah bersama DPR saat ini tengah mempercepat revisi berbagai regulasi guna menciptakan iklim investasi yang lebih menarik bagi pengembangan energi bersih di Indonesia.
Sejumlah aturan strategis sedang dibahas, mulai dari RUU Energi Baru dan Terbarukan, revisi UU Ketenagalistrikan, hingga RUU Pengelolaan Perubahan Iklim.
Selain itu, pemerintah juga mendorong revisi UU Panas Bumi sebagai respons atas penurunan investasi dalam dua tahun terakhir.
Eddy menambahkan bahwa salah satu isu penting yang perlu diakomodasi dalam regulasi baru adalah power wheeling, yang menurutnya dapat mempercepat investasi energi terbarukan dengan membuka akses lebih luas bagi produsen listrik untuk menyalurkan energi ke jaringan nasional.
“Dari sisi regulasi, kami hadir untuk mendukung, membantu, serta mendorong dan mempercepat pengembangan serta investasi di sektor panas bumi di Indonesia,” kata Eddy.
Baca juga: PGE perluas pemahaman publik tentang energi panas bumi
Baca juga: ADB kucurkan pinjaman Rp2,99 triliun untuk proyek panas bumi RI
Baca juga: Menyalakan masa depan lewat energi panas bumi
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
