Medan (ANTARA) - Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya menyampaikan pemerintah provinsi (pemprov) terus mempercepat penanganan pascabencana di Sumut ke Komisi VIII DPR RI.
"Saat ini masuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor akhir November 2025," ucap Wagub Surya usai menerima kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Sumut, Jumat.
Wagub menjelaskan masyarakat terdampak telah menempati hunian sementara (huntara) sambil menunggu pembangunan hunian tetap (huntap) dibangun oleh pemerintah hingga selesai.
Sementara pemerintah daerah (pemda), kata dia, fokus menyiapkan pemulihan mata pencaharian masyarakat yang terdampak bencana dan perbaikan infrastruktur vital terus dilakukan.
Baca juga: Gubernur Sumut motivasi masyarakat Tapteng tiga kali terdampak banjir
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat huntara pada dua kabupaten di Sumut sebagian telah selesai dibangun, yaitu di Tapanuli Utara sebanyak 40 unit di Desa Sibalanga dengan rincian 30 unit sudah selesai dibangun dan ditargetkan rampung pada akhir Februari 2026.
Di Tapanuli Selatan pembangunan huntara mencapai 683 unit di beberapa desa serta pembangunan huntara mandiri sebanyak 133 unit masih terus berjalan.
"Masyarakat terdampak telah menempati hunian sementara. Kami sedang merancang revitalisasi mata pencaharian, dan infrastruktur vital," kata Wagub Surya.
Wagub juga mengapresiasi dukungan pemerintah maupun DPR RI dalam penanganan pascabencana di tiga provinsi Sumatera, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci percepatan penanganan pascabencana, khususnya di wilayah Sumatera Utara.
Baca juga: Ada perbaikan Jembatan Bailey Garoga 1, arus lalu lintas tersendat
"Saat ini fokus kami penguatan sistem mitigasi berbasis teknologi dan edukasi masyarakat agar risiko bencana jangka panjang dapat dikurangi,” ucap Wagub Surya.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansori Siregar menyampaikan kunjungan kerja tersebut bertujuan menyerap aspirasi daerah dan melakukan pengawasan anggaran.
Ia menegaskan DPR RI terus mendorong kebijakan anggaran berpihak kepada kesejahteraan masyarakat, terutama wilayah terdampak bencana.
"Ini komitmen bersama pemerintah pusat dan daerah menjalin komunikasi intensif, memastikan bantuan sosial tepat sasaran, serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat Sumatera Utara secara inklusif," tegas Ansori.
Baca juga: Jalan nasional terdampak bencana di Sumut telah tersambung
Pewarta: Muhammad Said
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
