Jakarta (ANTARA) - Universitas Gadjah Mada (UGM) menjalankan respons bencana terpadu melalui strategi berlapis untuk membantu korban terdampak pasca-banjir di Aceh melalui penyediaan energi surya dan hunian sementara (huntara).
"Dukungan energi surya membantu menjaga aktivitas masyarakat tetap berlangsung dalam kondisi darurat," kata perwakilan Pusat Studi Energi (PSE) UGM Rachmawan Budiarto dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan Tim PSE UGM memberikan pendampingan pemasangan serta pengoperasian di lapangan. Pendampingan bertujuan memastikan pemanfaatan listrik berjalan optimal dan aman.
Pendampingan diberikan karena pada fase awal tanggap darurat, keterbatasan akses listrik menjadi tantangan utama di wilayah terdampak banjir dan tanah longsor.
Hal itu menjadi alasan PSE UGM menyalurkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) portabel sejak 28 Desember 2025.
Bantuan difokuskan ke wilayah Bener Meriah dan Aceh Tengah yang mengalami gangguan pasokan listrik pasca-bencana.
Baca juga: BNPB bangun 80 huntara di Kabupaten Tapanuli Selatan
Penyaluran PLTS portabel dilakukan di wilayah Pantan Kemuning, Timang Gajah, Simpur di Mesidah, Kabupaten Bener Meriah serta Takengon, Aceh Tengah.
PLTS portabel yang disalurkan memiliki kapasitas 200 watt peak (WP) dan diberikan dalam tiga paket utama.
Perangkat dirancang modular agar mudah dipasang dan dapat dioperasikan secara mandiri oleh masyarakat setempat.
Selanjutnya, UGM memperluas intervensi perbaikan hunian ke wilayah Aceh Utara dan Aceh Tamiang.
Pada mulanya, ia menyebut, pihak universitas membangun 100 huntara. Namun, skala program dikembangkan hingga 550 huntara berbasis pemanfaatan kayu hanyut.
Peneliti Fakultas Teknik UGM Ir Ashar Saputra Ph.D menjelaskan pendekatan dirancang untuk menjawab kerusakan rumah warga yang berskala besar dan tersebar.
Hunian diposisikan sebagai kebutuhan utama setelah fase darurat terlewati dan program menjadi bagian dari strategi pemulihan jangka menengah berbasis sumber daya lokal.
“Di Aceh Utara, tercatat sekitar 430 rumah mengalami rusak berat akibat banjir. Dari jumlah tersebut, direncanakan pembangunan 330 unit huntara di wilayah ini,” katanya.
Sebanyak 120 unit lainnya disiapkan untuk wilayah Aceh Tamiang. Pelaksanaan program melibatkan kolaborasi bersama Rumah Zakat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Kementerian Kehutanan terutama dalam penyediaan serta pengelolaan material kayu.
Setiap hunian dirancang berukuran 6x6 meter dengan dua kamar tidur, satu ruang multifungsi, dan teras. Kebutuhan kayu diperkirakan sekitar 4 meter kubik untuk rumah tanpa lantai panggung dan 5 meter kubik untuk rumah dengan lantai panggung.
Material pendukung seperti atap galvalum serta paku, baut, dan mur disuplai dari luar lokasi.
Hingga pertengahan Januari 2026, 18 rumah telah masuk tahap pembangunan, dan satu rumah telah selesai serta ditempati.
Penentuan penerima hunian dilakukan melalui musyawarah warga dengan mempertimbangkan kelompok rentan.
Baca juga: Kemenkes tindaklanjuti penyakit pascabanjir yang dominasi Aceh Tamiang
Baca juga: Menko Pangan tinjau percepatan pemulihan pangan pascabanjir Aceh
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
