Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan menekankan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus harus diungkap secara tuntas.
Pernyataan itu disampaikan Halili merespons langkah Polda Metro Jaya yang telah mengungkap inisial dua terduga pelaku dan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI yang juga menyatakan telah menahan empat personel yang diduga terlibat dalam kasus penyiraman air keras itu.
"Kita harus berani bertanya secara akademik, apakah ini tindakan individu nakal atau merupakan bagian dari rantai komando?" kata Halili dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan intimidasi warga sipil, termasuk penyerangan terhadap aktivis hak asasi manusia, merupakan bentuk pelemahan terhadap demokrasi. Untuk itu, kasus yang menimpa Andrie Yunus harus diungkap hingga tuntas.
Bersamaan dengan hal itu, Halili berpendapat tim pencari fakta (TPF) independen perlu dibentuk. Keberadaan TPF independen penting untuk mengungkap kasus ini secara menyeluruh.
"Tanpa adanya tim pencari fakta yang independen, penegakan hukum hanya akan menjadi sabotase terhadap keadilan substansial," katanya.
Baca juga: Kementerian HAM tegaskan penanganan kasus Andrie Yunus transparan
Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus diserang oleh orang tidak dikenal di bilangan Jakarta Pusat pada Kamis (12/3) malam.
Peristiwa itu terjadi sesaat setelah Andrie menyelesaikan rekaman siniar di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang membahas topik militerisme dan uji materi Undang-Undang TNI.
Dalam perkembangannya, Polda Metro Jaya telah mengungkap inisial dua terduga pelaku penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.
"Dapat kami informasikan bahwa dua orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari satu data Polri ini satu inisial BHC, dan satu inisial MAK," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Iman Imanuddin saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (18/3).
Baca juga: KontraS minta lembaga negara usut menyeluruh kasus Andrie Yunus
Di sisi lain, Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menyatakan telah menahan empat orang personel atas dugaan keterlibatan dalam kasus itu.
Komandan Puspom TNI Mayor Jenderal TNI Yusri Nuryanto di Jakarta, Rabu (18/30, mengatakan keempat personel yang berinisial NDP, SL, BWH, dan ES ditahan di Puspom TNI untuk pendalaman lebih lanjut.
"Kami sampaikan bahwa keempat yang diduga pelaku ini semuanya anggota dari Denma BAIS (Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis) TNI. Jadi, bukan dari satuan mana-mana, tetapi dari Denma BAIS TNI," ujarnya.
Sementara itu, Komisi III DPR RI pada Rabu (18/3) telah bersepakat membentuk panitia kerja (panja) untuk mengawal kasus ini.
Baca juga: Wakil Ketua Komisi I DPR minta kasus Andrie Yunus diusut transparan
Baca juga: Komisi III dorong TNI-Polri bersinergi usut kasus Andrie Yunus
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
