Jakarta (ANTARA) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menginstruksikan jajarannya merampungkan penyusunan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tahun ini agar bisa dimanfaatkan tahun 2026 sehingga penyaluran bantuan sosial hingga perlindungan sosial lebih efektif dan akurat.
"Penyusunan tata kelola DTSEN dan kewajiban penggunaanya oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), UKPD (Unit Kerja Perangkat Daerah) harus diselesaikan tahun ini," kata dia dalam Rapat Kerja Daerah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi DKI Jakarta Triwulan IV 2025 di Jakarta, Jumat.
DTSEN merupakan hasil transformasi dari tiga sumber data, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang diwujudkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial RI.
Basis data ini akan menjadi sumber data utama penyelenggaraan program pembangunan nasional, terutama dalam program penanggulangan kemiskinan, seperti pemberian bantuan sosial (bansos) dan pemberdayaan sosial.
Baca juga: DKI targetkan 167 ribu warga keluar dari garis kemiskinan pada 2030
Rano mengatakan, pemanfaatan DTSEN meningkatkan efektivitas kebijakan perlindungan sosial serta memperkuat upaya penurunan kemiskinan secara berkelanjutan menuju target 2030.
"Untuk mencapai target penurunan kemiskinan lima tahun ke depan, diperlukan kerja lintas sektor. Data harus kuat, ketepatan intervensi dan ketepatan waktu," kata dia.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menargetkan penurunan tingkat kemiskinan hingga berada pada kisaran 1,82 persen sampai dengan 2,91 persen pada 2030.
Baca juga: Pram akan pelajari penyebab angka kemiskinan di Jakarta meningkat
Namun, per Maret 2025, tingkat kemiskinan di Jakarta berada pada angka 4,28 persen atau lebih tinggi dibandingkan September 2024 yakni sebesar 4,14 persen.
Lalu, sebagai bagian upaya menanggulangi kemiskinan, Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan rencana aksi kolaboratif di 10 lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan di lima wilayah kota dan Kepulauan Seribu mencakup kawasan dengan tingkat kerentanan sosial dan ekonomi yang tinggi.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga terus memperkuat peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) sebagai simpul koordinasi lintas sektor yang menghubungkan pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan mitra pembangunan.
"Penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilakukan sendiri. Harus dikerjakan bersama, lintas sektor dan saling melengkapi. Dengan koordinasi yang kuat, target graduasi kemiskinan dapat dicapai secara berkelanjutan,” tegasnya.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
