Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai outlook yang dikeluarkan lembaga pemeringkat Moody’s Investors Service (Moody’s) terhadap Indonesia tidak sejalan dengan data perekonomian terbaru.
“Ada yang offside kelihatannya,” kata Purbaya dalam kegiatan Economic Outlook 2026 di Jakarta, Kamis.
Menurut Menkeu, sejumlah indikator perekonomian justru menunjukkan penguatan, baik dari sisi pertumbuhan maupun stabilitas sosial-politik.
Dari sisi pertumbuhan, misalnya, perekonomian nasional pada triwulan IV-2025 tercatat tumbuh 5,39 persen, menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir usai pandemi COVID-19.
Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,11 persen, yang menurutnya termasuk tertinggi di antara negara-negara G20.
Ia menilai capaian tersebut menunjukkan daya tahan ekonomi domestik yang cukup kuat meski berada dalam tekanan global.
Sebelumnya, Moody’s memberikan outlook negatif dengan pertimbangan prospek pertumbuhan yang dinilai melambat. Namun, setelah data pertumbuhan terbaru dirilis, sejumlah lembaga internasional merevisi proyeksi mereka.
Dana Moneter Internasional (IMF) menaikkan proyeksi pertumbuhan Indonesia dari 4,9 persen menjadi 5,2 persen untuk tahun ini. JP Morgan juga melakukan revisi serupa.
Purbaya menambahkan, pemerintah akan mengakselerasi stimulus ekonomi pada triwulan I-2026 melalui belanja dan perbaikan iklim investasi guna mendorong ekspansi dunia usaha.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pertumbuhan ekonomi tahun ini ditargetkan 5,4 persen, namun pemerintah berupaya mendorong realisasi mendekati 6 persen.
“Jadi, ekspansi ekonomi akan berlangsung terus sampai nanti 2030–2031. Anda nggak usah takut. Kalau investor di pasar modal atau dunia bisnis, cepat-cepat jalankan rencana investasi Anda,” tutur Purbaya.
Moody’s mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level Baa2, satu tingkat di atas batas investment grade, dengan penyesuaian outlook dari stabil menjadi negatif.
Dalam laporannya, Moody’s menyampaikan pentingnya menjaga prediktabilitas pengambilan kebijakan, komunikasi publik, dan kualitas koordinasi antarkementerian/lembaga di tengah perubahan kebijakan dan tata kelola pengelolaan perekonomian yang sedang berjalan.
Moody's juga menyoroti pentingnya memperkuat basis penerimaan negara untuk mendukung belanja-belanja prioritas dan menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Baca juga: Tanggapi Moody's, pemerintah siapkan Indonesia Economic Outlook
Baca juga: Soal Moody's, LPS tegaskan fundamental ekonomi RI kuat
Baca juga: Respons Moody's, BCA jamin pertumbuhan kredit sehat
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
