Jakarta (ANTARA) - Pos Indonesia (PosIND) menerapkan mekanisme distribusi bantuan sosial (bansos) dan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) yang semakin presisi untuk menjamin bantuan tersebut sampai ke penerima manfaat.
Plt Direktur Utama PosIND, Haris menyatakan mekanisme distribusi bansos tersebut yakni QR Code berbasis rekening giro pos, pemetaan wilayah hingga tingkat kelurahan, skema komunitas, inhome service untuk lansia dan penyandang disabilitas.
"Mekanisme tiga pola penyaluran bansos meliputi pembayaran di kantor pos, pembayaran komunitas, dan pengantaran langsung ke rumah bagi lansia dan penyandang disabilitas," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin..
Haris menjelaskan di kantor desa, kecamatan, atau lokasi yang jumlah penerimanya banyak, pihaknya membuat titik layanan komunal sedangkan untuk lansia, penyandang disabilitas, atau yang sedang sakit, akan ada petugas yang mengantar langsung,
Keseluruhan ekosistem tersebut tambahnya, menunjukkan arsitektur baru dalam tata kelola perlindungan sosial.
Pada kesempatan itu Haris menyatakan Pos Indonesia juga melakukan kesiagaan di wilayah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) dan daerah bencana
"Kami menjangkau daerah 3T, daerah kepulauan, bahkan lokasi-lokasi bencana. Di beberapa wilayah Sumatera yang terdampak bencana, kami menyesuaikan pola penyaluran," katanya.
Menurut dia, masyarakat kini fokus mengungsi; nanti setelah titik pengungsian terdata, pihaknya segera menyalurkan bantuan tersebut.
Dikatakannya, hingga akhir November 2025 pihaknya berhasil menyalurkan 58 persen atau 7,2 juta penerima sehingga masih tersisa sekitar lima juta penerima yang diharapkan segera tuntas sesuai target yakni 12 juta penerima manfaat.
"Kami bersyukur karena penyaluran BLTS Kesra berjalan baik dan masyarakat mengikuti jadwal dengan tertib," ujarnya saat mendampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau penyaluran BLTS di Kantor Pos Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat, (28/11).
Fitriani, seorang ibu rumah tangga penerima manfaat mengatakan datang setelah menerima pemberitahuan dari kelurahan. Ini adalah pertama kalinya menerima bantuan sebesar Rp900.000.
Menurut dia proses pengambilan uang banson sangat mudah, cukup membawa KK, KTP, dan surat pemberitahuan selain itu pelayanan kantor pos cepat, dan ramah.
"Bantuan ini untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak. Semoga bantuan seperti ini bisa berlanjut, setidaknya sampai kondisi keluarga membaik," ujarnya.
Sementara itu Mensos Saifullah Yusuf menekankan bahwa verifikasi dan validasi data terus dilakukan agar bantuan tepat sasaran.
Ia menambahkan pemerintah kembali mengirimkan lebih dari 1,3 juta data KPM baru yang telah diverifikasi dan siap diteruskan ke BPS.
Dengan penambahan itu, lebih dari 30 juta data penerima, baik reguler maupun baru, telah diperbarui dan disiapkan untuk penyaluran.
"Harapan kami, awal Desember semua data yang terverifikasi bisa disalurkan. Tapi tentu harus menyesuaikan mekanisme PT Pos Indonesia serta kondisi lapangan," ujarnya.
Baca juga: PT Pos memulai integrasi operasional dengan perusahaan logistik swasta
Baca juga: Kemensos kejar target validasi data rekening penerima BLTS
Baca juga: Kemensos umumkan tambahan 1,6 juta KPM BLTS
Pewarta: Subagyo
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
