Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa politik kemarin (26/3) menjadi sorotan, mulai dari KRI Prabu Siliwangi-321 bersandar di Jakarta usai berlayar dari Italia hingga Prabowo tinjau bantaran rel Senen, siapkan hunian layak.
Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:
1. KRI Prabu Siliwangi-321 bersandar di Jakarta usai berlayar dari Italia
Kapal perang baru TNI Angkatan Laut, KRI Prabu Siliwangi-321, akhirnya bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis pagi, usai berlayar dari dermaga Pangkalan Angkatan Laut La Spezia, Italia.
Setibanya di Dermaga 107 Pelabuhan Tanjung Priok, Komandan KRI Prabu Siliwangi-321 Kolonel Laut (P) Kurniawan Koes Atmaja turun dari kapal untuk memberikan laporan kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.
"Pagi hari ini, kita baru saja menerima kedatangan KRI Prabu Siliwangi-321 yang berangkat dari La Spezia, Italia, menuju tanah air dalam waktu 44 hari," kata Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali dalam konferensi pers.
Baca selengkapnya di sini
2. DPR: Mundurnya Kabais imbas kasus penyiraman tunjukkan transparansi
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai mundurnya Letjen TNI Yudi Abrimantyo dari jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI imbas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis sekaligus Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus menunjukkan kesadaran akan pentingnya transparansi dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Menurut dia, setiap pejabat publik memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk menjaga integritas serta akuntabilitas. Langkah Kabais yang menyerahkan jabatan sebagai bentuk pertanggungjawaban adalah sikap yang patut diapresiasi.
"Kami juga melihat bahwa TNI telah mengambil langkah penyelidikan secara menyeluruh dan terbuka," kata Dave di Jakarta, Kamis.
Baca selengkapnya di sini
3. Anggota DPR: Wacana WFH untuk ASN harus tetap jamin pelayanan publik
Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus mengatakan bahwa wacana penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) harus tetap menjamin pelayanan bagi publik.
Dia menilai bahwa kebijakan WFH bagi ASN akan efektif hanya bagi pegawai-pegawai non esensial yang tidak terkait langsung dengan fungsi pelayanan publik. Menurut dia, instansi masing-masing perlu menentukan jenis pegawai atau pekerjaan yang diperbolehkan untuk WFH.
"Ini untuk menjamin keberlangsungan pelayanan publik dan pelayanan esensial bagi masyarakat umum dan mereka yang berkepentingan terhadap pelayanan instansi pemerintahan," kata Deddy di Jakarta, Kamis.
Baca selengkapnya di sini
4. Prabowo tegaskan kunjungan kerja luar negeri untuk kepentingan rakyat
Presiden Prabowo Subianto menegaskan kunjungan kerja luar negeri dilakukan untuk menjaga kepentingan rakyat Indonesia, khususnya dalam mempertahankan dan membuka lapangan kerja.
"Saya jalan-jalan (kunjungan kerja luar negeri) untuk menjaga rakyat saya. Untuk menjaga apa? Lapangan kerja," kata Prabowo baru-baru ini, sebagaimana diunggah akun Instagram Kementerian Sekretariat Negara (@kemensetneg.ri), Kamis.
Presiden menyampaikan bahwa meskipun para menteri menjalankan tugasnya, dalam sejumlah hal strategis diperlukan kehadiran langsung Kepala Negara untuk melakukan lobi dan mencapai kesepakatan penting dengan mitra internasional.
Baca selengkapnya di sini
5. Prabowo tinjau bantaran rel Senen, siapkan hunian layak
Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung permukiman warga di bantaran rel kereta api kawasan Senen, Jakarta, Kamis sore ini.
Dikutip dari Instagram resmi Presiden Prabowo sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, kunjungan ini dilakukan untuk melihat kondisi hunian masyarakat sekaligus menyerap aspirasi warga secara langsung.
Mengenakan kemeja biru, celana hitam, dan topi cokelat muda, Prabowo yang didampingi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, menyusuri kawasan permukiman yang berada sekitar tiga kilometer dari pusat Kota Jakarta.
Baca selengkapnya di sini
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
