Jakarta (ANTARA) - Pada Januari 2026 ini, sebagian besar wilayah Indonesia telah memasuki puncak musim hujan.
Hampir setiap hari pengumuman Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) berseliweran di grup WhatsApp, memperingatkan kondisi cuaca untuk wilayah tertentu.
Hanya saja, pengumuman BMKG tersebut seringkali berhenti pada imbauan untuk individu, tanpa tindakan sistematis yang jelas.
Tentu, semua sepakat, kini setiap individu di Indonesia semakin akrab dengan istilah cuaca ekstrem, seperti curah hujan tinggi, badai lokal, angin kencang, hingga banjir perkotaan karena bukan lagi peristiwa langka, tetapi realitas berulang.
Meskipun BMKG secara rutin menyampaikan prakiraan cuaca dan peringatan dini, informasi tersebut belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam pengambilan keputusan institusional, terutama oleh institusi pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan.
Padahal, prakiraan cuaca dari lembaga resmi pemerintah tersebut bukan sekadar informasi teknis, melainkan instrumen mitigasi bencana yang sangat strategis.
Ketika data cuaca digunakan secara proaktif oleh bagian sumber daya manusia (SDM), berbagai risiko sosial, ekonomi, dan keselamatan dapat ditekan secara signifikan.
Di banyak kota besar Indonesia, hujan lebat hampir selalu beriringan dengan kemacetan parah, banjir di jalanan, terendamnya kawasan permukiman, hingga meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas.
Pada kondisi seperti ini, kebijakan masuk kerja, seperti biasa yang kini dikenal sebagai work from office (WFO) sering kali justru memperbesar risiko bagi pegawai sebagai individu maupun bagi kota itu sendiri.
Mobilitas masif di tengah cuaca hujan lebat yang disertai angin kencang, meskipun berskala lokal, tidak hanya membahayakan individu, tetapi juga berkontribusi pada kelumpuhan sistem perkotaan.
Kebijakan adaptif
Pada konteks inilah peran strategis bagian SDM/HRD di setiap institusi menjadi sangat penting. Bagian SDM/HRD di setiap institusi dapat merujuk pada prakiraan dan peringatan dini BMKG, untuk mengambil kebijakan adaptif, seperti memberlakukan work from home (WFH), kerja hibrida, atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara situasional.
Bagian SDM/HRD juga dapat melonggarkan waktu masuk kantor lebih siang dan pulang lebih cepat dari jam kerja biasa.
Kebijakan ini bukan bentuk kelonggaran disiplin, melainkan keputusan berbasis risiko (risk-based decision making) demi keselamatan manusia.
Tentu kebijakan adaftif dari SDM/HRD tersebut harus berdasarkan pengumuman resmi dari BMKG agar tidak dimanfaatkan oleh pegawai yang malas, tetapi tetap harus cepat diputuskan, ketika memang BMKG mengumumkan wilayah tertentu berisiko tinggi.
Praktik semacam ini sesungguhnya lazim diterapkan di negara-negara yang memiliki budaya kesiapsiagaan bencana yang kuat, seperti Jepang.
Ketika otoritas iklim Jepang mengeluarkan peringatan hujan ekstrem, topan, atau badai salju, institusi pemerintah, perusahaan swasta, hingga sekolah secara otomatis menyesuaikan kebijakan operasionalnya.
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
