Jakarta (ANTARA) - Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi mengatakan terdapat empat langkah cermat yang dapat ditempuh Presiden Prabowo Subianto dalam menjalin kemitraan strategis dengan Inggris di bidang pertahanan dan keamanan.
Khairul menegaskan empat langkah cermat tersebut dapat menguntungkan Indonesia dalam bidang pertahanan dan keamanan.
"Agar kemitraan strategis ini benar-benar menguntungkan Indonesia, perlu diambil beberapa langkah penting secara cermat dan terukur," katanya saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.
Langkah pertama yang perlu dilakukan pemerintah dalam kemitraan strategis, kata Khairul, Indonesia harus mendapatkan jaminan akses terhadap kebebasan pada penggunaan alutsista. Kerangka kerja sama ini, menurutnya, perlu diatur secara tertulis sebagai dukungan teknis, suku cadang, dan penggunaan alutsista.
"Ini merupakan hal paling mendasar. Indonesia memiliki pengalaman historis terkait embargo dan pembatasan penggunaan alutsista. Karena itu, harus dipastikan bahwa setiap kerja sama dengan Inggris disertai jaminan tertulis bahwa dukungan teknis, suku cadang, dan penggunaan alutsista tidak dapat dihentikan secara sepihak karena perbedaan sikap politik di masa depan," ujarnya.
Dalam kerja sama pertahanan, Khairul mengungkapkan bahwa Inggris dapat berkontribusi sebagai pengintegrasi sistem pertahanan di Indonesia. Posisi Inggris sebagai pengintegrasi sistem, tutur Khairul, membantu integrasi platform dan teknologi dari berbagai negara yang sudah membangun kerja sama dengan Indonesia.
"Saat ini, Indonesia bekerja sama dengan banyak negara dalam pengadaan alutsista, seperti Prancis, Italia, dan Turki. Tantangannya adalah memastikan seluruh sistem tersebut dapat beroperasi secara terpadu. Peran Inggris dalam membantu integrasi sistem komando dan kendali perlu didorong, sehingga berbagai platform dari negara berbeda dapat saling terhubung dan beroperasi secara efektif. Tanpa integrasi, modernisasi pertahanan berisiko menjadi tidak optimal," ungkapnya.
Sebagai negara yang tergabung dalam aliansi keamanan trilateral, yakni Australia, Inggris, dan Amerika Serikat (AUKUS), imbuh dia, Indonesia perlu memosisikan diri untuk tidak berpihak terhadap aliansi tertentu untuk menjaga keseimbangan diplomasi dengan berbagai negara.
"Ketiga, menjaga keseimbangan diplomasi kawasan. Inggris merupakan bagian dari AUKUS, sehingga perlu secara aktif ditegaskan bahwa kerja sama ini tidak dimaksudkan sebagai keberpihakan pada blok atau aliansi tertentu,” tuturnya.
Menurut Khairul, Indonesia harus menjaga konsistensi sikap politik luar negeri bebas aktif, termasuk saat menjalin kemitraan strategis dengan Inggris di bidang pertahanan dan keamanan.
"Indonesia harus tetap konsisten dengan politik luar negeri bebas aktif, serta memosisikan diri sebagai kekuatan penyeimbang dan penstabil kawasan, bukan sebagai sumber ketegangan baru," ucapnya.
Khairul juga mengatakan fokus utama kemitraan hubungan Indonesia dengan Inggris di bidang pertahanan wajib memastikan adanya investasi berkelanjutan, yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai prajurit, dan teknisi TNI melalui pendidikan.
Peningkatan kapasitas ini, kata Khairul, perlu berjalan pada program pelatihan, pendidikan, dan pertukaran personel dengan instansi pertahanan Inggris.
"Tanpa SDM yang mumpuni, teknologi secanggih apa pun tidak akan memberikan dampak maksimal," tuturnya.
Baca juga: Prabowo awali agenda resmi menuju 10 Downing St. temui PM Inggris
Baca juga: Prabowo untuk kedua kalinya temui PM Starmer di 10 Downing Street
Pewarta: Benardy Ferdiansyah/Muhammad Rizki
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
