Pemprov DKI putuskan jalur sepeda dipertahankan dengan evaluasi

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan jalur sepeda di Ibu Kota tetap dipertahankan dengan beberapa evaluasi.

"Jalur sepeda kemarin sudah kami rapatkan dan itu dipertahankan. Memang ada beberapa yang sedikit nanti dievaluasi," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin di Jakarta, Selasa.

Budi mengatakan pejalan kaki dan pengguna sepeda berada dalam urutan prioritas pengguna jalan/moda, sehingga jalur sepeda dipertahankan.

"Dalam hierarki transportasi, jalur sepeda dan juga pejalan kaki itu harus diutamakan. Jadi ini dipertahankan (jalur sepeda)," kata Budi.

Sebelumnya, pada Agustus lalu, keberadaan jalur sepeda di Jakarta menjadi bahan perbincangan warganet.

Ada yang menilai jalur tersebut perlu dihilangkan lantaran tak termanfaatkan dengan baik. Ada juga yang ingin agar jalur sepeda itu dipertahankan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian menerima berbagai masukan dari banyak pihak mengenai hal ini sembari melihat fakta di lapangan.

Sementara itu, Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengusulkan pemerintah menerapkan elevasi khusus sebagai solusi fisik yang efektif.

Menurut Djoko, dengan meletakkan posisi jalur sepeda sedikit lebih tinggi dari permukaan jalan raya atau menyatu dengan trotoar lebar, potensi penyerobotan oleh pengendara sepeda motor dapat dicegah secara signifikan.

Selain itu, pepohonan dapat mulai ditanam sebagai peneduh ketika pesepeda melintas.

Di samping penyediaan infrastruktur jalan, dukungan fasilitas juga sangat penting. Pengelola gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan perlu diajak untuk menyediakan parkir khusus sepeda yang memadai, lengkap dengan loker dan fasilitas bilas.

Selain itu, pemberian insentif oleh instansi pemerintah maupun swasta dapat memotivasi para pekerja untuk beralih menggunakan sepeda sebagai transportasi harian juga dinilai perlu dilakukan.

Hal lain yang tak kalah penting yakni pengawasan dan penegakan hukum perlu ditingkatkan melalui kombinasi teknologi dan penyiapan personel di lapangan.