Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara (Jakut) berkomitmen menciptakan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah setempat bebas dari praktik korupsi.
Komitmen tersebut, salah satunya dibuktikan melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek) edukasi anti korupsi terhadap bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan barang dan jasa, baik di tingkat kelurahan, kecamatan, maupun kota setempat.
“Bimtek ini dinilai penting terhadap transparansi, efektifitas, dan bebas penyimpangan dalam proses belanja barang dan jasa,” kata Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, kegiatan tersebut sejalan dengan semangat Pemerintah Kota Jakarta Utara untuk meningkatkan kapasitas para aparatur Sipil Negara (ASN).
Peningkatan kapasitas itu dilakukan melalui pelatihan, pendampingan teknis, serta penguatan kebijakan sehingga proses pengadaan barang dan jasa semakin profesional dan efektif.
Dia juga mengatakan kualitas pengadaan dan keuangan yang baik tentunya berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
"Mulai dari fasilitas sosial, sarana kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan administratif akan terpenuhi lebih cepat dan lebih baik," ujar Hendra.
Baca juga: Pram soroti peran DKI sebagai kota global untuk bersih dari korupsi
Sementara itu, Inspektur Provinsi DKI Jakarta Dhany Sukma menegaskan kegiatan tersebut bukan sekedar seremoni atau penggugur kewajiban, melainkan bukti nyata pemerintah dalam menanamkan nilai-nilai integritas kepada seluruh pegawai sekaligus upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Dia menuturkan edukasi itu penting bagi para peserta karena telah diamanahkan menjadi orang pertama yang menerima, menyimpan, membayarkan, mempertanggungjawabkan, dan melaporkan anggaran belanja daerah.
Oleh karena itu, melalui bimtek tersebut, pihaknya ingin menanamkan nilai-nilai integritas, tidak hanya dalam konteks logika, tetapi juga dalam konteks intuitif.
“Artinya, menyatu dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang pada akhirnya berprilaku anti korupsi," tutur Dhany.
Sebelumnya, Kepala Inspektorat Pembantu Jakarta Utara Danu Yudianto mengungkapkan bimtek bertema 'Membangun Budaya Integritas dan Akuntabilitas pada Pelayanan Publik di Lingkungan setempat" itu digelar di hotel di kawasan Ancol pada 24-25 November 2025.
Para peserta merupakan bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan barang dan jasa, baik di tingkat kelurahan, kecamatan, maupun kota.
“Kegiatan bimtek ini bertujuan untuk memberikan manfaat nyata bagi percepatan pembangunan, peningkatan layanan publik, serta penguatan integritas di lingkungan Jakarta Utara,” ungkap Danu.
Baca juga: Pemkot Jakarta Utara edukasi pelajar bangun budaya anti korupsi
Baca juga: KPK edukasi 100 kepala sekolah dan pasangan bangun budaya anti korupsi
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
