Lombok Tengah, NTB (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menyatakan sebanyak 62 proyek pembangunan fisik, yang diajukan organisasi perangkat daerah (OPD) pada 2025, telah ditender.
"Merujuk dari permintaan lelang proyek tender yang diajukan oleh semua OPD, jumlah proyek tender sebanyak 62 paket proyek," kata Kepala Bidang Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Lombok Tengah Edi Johanes di Lombok Tengah, NTB, Sabtu.
Ia mengatakan dari 62 paket yang dilelang itu, sebanyak 39 paket hingga minggu ketiga Mei ini sudah ada pemenang dan kontraknya, sehingga mulai dikerjakan rekanan pemenang tendernya.
"Yang sudah kontrak, sudah mulai dikerjakan pihak rekanan pemenang tender," katanya.
Sementara itu, sisa paket tender sebanyak 23 paket saat sedang tahap evaluasi dengan target pengerjaan pada minggu depan.
Semua proses lelang proyek oleh BPBJ ditargetkan rampung pada Mei ini dan Juni 2025 seluruh proyek tender sudah dikerjakan rekanan pemenang tender.
"Jika proses lelang paket ini lambat, maka akan berpengaruh kepada limit waktu pelaksanaan oleh pihak rekanan. Kami targetkan bulan Mei ini semua lelang paket rampung agar masa waktu pengerjaan proyek tidak terganggu," ujarnya.
Menurut Edi, jumlah anggaran setiap paket yang dilelang berkisar antara ratusan juta hingga puluhan miliar rupiah.
Paket terbesar yang dilelang BPBJ adalah arena MTQ dengan besaran anggaran sebesar Rp21,8 miliar.
"Pembangunan venue MTQ ini akan dibangun di halaman kosong yang ada di kantor bupati," katanya
Seluruh proyek ditargetkan selesai dikerjakan hingga 6 bulan atau 180 hari setelah tanda tangan kontrak kerja.
Edi menambahkan jumlah proyek fisik yang nilai anggarannya di atas Rp200 juta pada 2025 ini mengalami penurunan.
"Proyek dengan skema tender yang dikelola semua OPD turun jumlahnya hingga 50 persen dibanding tahun 2024," katanya.
Ia mengatakan penurunan tersebut akibat diberlakukannya refocusing anggaran oleh pemerintah pusat yang berimbas pada menurunnya penerimaan anggaran atau biasa disebut transfer daerah yang diterima daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
"Akibat menurunnya nilai transfer pusat ke daerah, secara langsung berpengaruh pada terpangkasnya beberapa program strategis dan prioritas utama Pemkab Lombok Tengah," katanya.
Pada 2024, saat tidak diberlakukan refocusing oleh pemerintah pusat, proyek tender, yang dibiayai dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), tercatat sebanyak 150 paket fisik.
Namun, pada 2025 ini, jumlah proyek fisik, yang dilelang BPBJ mengalami penurunan hingga 50 persen.
"Dengan demikian, dana transfer pusat yang diterima tahun ini juga turun jumlahnya," sebut Edi.
Baca juga: Lombok Tengah siapkan lahan 10 hektare untuk Sekolah Rakyat
Baca juga: Baru 40 desa di Lombok Tengah cairkan dana pembangunan
Baca juga: Gerakan penanaman satu juta jagung di Lombok Tengah dimulai
Pewarta: Akhyar Rosidi
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025
