Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menyiapkan pembangunan 1.046 unit hunian sementara (huntara) serta mengusulkannya kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Bupati Aceh Timur Al-Farlaky di Aceh Timur, Senin, mengatakan seluruh data penerima huntara telah diserahkan secara resmi kepada BNPB dan disusun secara rinci berdasarkan nama dan alamat penerima.
"Kami menargetkan huntara sudah dapat ditempati sebelum memasuki bulan suci Ramadhan pada Februari mendatang, sehingga korban banjir dapat menjalankan ibadah dengan lebih tenang dan layak," katanya.
Bupati menyebutkan data hunian sementara mencakup warga terdampak di sejumlah kecamatan, di antaranya Bireuem Bayeum, Idi Tunong, Indra Makmu, Julok, Pante Bidari, Peureulak Barat, Ranto Selamat, Ranto Peureulak, Peureulak, dan Sungai Raya.
Baca juga: WamenPPPA-Artha Graha Peduli dukung pemulihan berkelanjutan Aceh Timur
Dengan kelengkapan data tersebut, Pemkab Aceh Timur berharap proses pembangunan hunian dapat segera direalisasikan oleh BNPB, baik untuk hunian sementara maupun hunian tetap.
Iskandar Usman Al-Farlaky menegaskan pendataan korban banjir belum berhenti. Untuk tahap lanjutan, data tambahan akan terus dikirimkan secara bertahap menyesuaikan hasil verifikasi di lapangan.
"Pembangunan huntara di beberapa wilayah terdampak banjir bandang belum dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah daerah memilih berhati-hati dengan menunggu hasil kajian geologi guna memastikan lokasi hunian aman dari potensi bencana susulan," katanya.
Kepala BPBD Kabupaten Aceh Timur Syahrizal Fauzi menjelaskan pengkajian geologi bagi lokasi pembangunan huntara tersebut diambil demi mengutamakan keselamatan para pengungsi.
Baca juga: BPBD: Banjir susulan rendam lima Kecamatan di Aceh Timur
"Pembangunan hunian tidak boleh dilakukan di lahan yang rawan longsor, amblas atau berada di zona berisiko tinggi, khususnya di kawasan bantaran sungai," katanya.
Saat ini, pemerintah daerah masih menunggu hasil pemetaan struktur tanah oleh tim geologi BNPB. Kajian tersebut mencakup analisis daya dukung tanah serta sistem resapan air untuk memastikan huntara benar-benar layak huni.
"Tidak semua lahan kosong bisa digunakan untuk pembangunan huntara. Aspek keamanan menjadi prioritas utama, sehingga perlu pengkajian tim geologi," kata Syahrizal Fauzi.
Meski demikian, kata dia, sambil menunggu hasil kajian lengkap, pemerintah mulai membangun sejumlah huntara di lokasi yang dinilai relatif aman berdasarkan penilaian awal.
"Langkah ini dilakukan agar kebutuhan tempat tinggal sementara bagi warga terdampak bencana banjir tetap dapat terpenuhi secara bertahap," kata Syahrizal Fauzi.
Baca juga: 69 rumah rusak akibat banjir susulan di Aceh Timur
Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
