Pemerintah dongkrak ekspor furnitur lewat dengan tidak wajib V-Legal

7 hours ago 3

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah akan melakukan deregulasi ekspor, salah satunya dengan menghapus persyaratan wajib dokumen V-Legal khusus untuk furnitur dan kerajinan guna mendongkrak perdagangan luar negeri.

Ia menjelaskan nantinya persyaratan V-Legal atau lisensi ekspor produk kayu bersifat tidak wajib atau hanya dibutuhkan saja untuk negara tertentu seperti Uni Eropa dan Inggris.

"V-Legal untuk produk kayu ke Uni Eropa dan UK itu wajib SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu), ekspornya wajib V-Legal, tetapi khusus produk furnitur dan kerajinan. Kalau produk kayu, balok kayu dan sebagainya ya kami sepakat tetap dengan SVLK," ujar Budi di Jakarta, Rabu.

Mendag menyampaikan persyaratan tidak wajib V-Legal ini bertujuan untuk mempermudah ekspor furnitur dan kerajinan, sehingga lebih banyak pelaku usaha khususnya mikro, kecil dan menengah (UMKM) tidak terbebani dengan biaya tambahan.

Selain itu, Indonesia juga harus mengejar ketertinggalan ekspor dari negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia.

Oleh karena itu, perlu dilakukan deregulasi kebijakan ekspor dan impor.

"Biar UMKM ini tidak terbebani biaya, kemudian waktu pengurusannya dan sebagainya, sehingga kita lebih efisien, kita lebih punya daya saing untuk menghadapi pesaing-pesaing seperti Vietnam," imbuhnya.

Data Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Himpunan Mebel Industri dan Kerajinan Indonesia (Himki) total nilai ekspor furnitur Indonesia mencapai 2,5 miliar dolar AS pada 2024 dan 2,46 miliar dolar AS pada 2023. Tahun ini, ekspor furnitur ditargetkan naik menjadi 5 miliar dolar AS.

Negara tujuan ekspor furnitur, antara lain Amerika Serikat (53,2 persen), Jepang (6,04 persen), Belanda (4,48 persen), Jerman (3,73 persen) dan Belgia (2,87 persen) pada 2024.

Read Entire Article