Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa pemerintah akan mengadakan pelatihan konstruksi bagi para santri di pesantren-pesantren.
"Menteri PU dan jajaran siap melatih, menambah skill para santri yang usianya minimum 18 tahun untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan vokasi," kata Muhaimin Iskandar usai menggelar rapat tingkat menteri di Jakarta, Jumat.
Muhaimin Iskandar mengatakan pelatihan konstruksi bagi santri ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan santri di bidang konstruksi.
Sementara Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menambahkan bahwa biaya untuk pelatihan konstruksi bagi santri akan dianggarkan sekitar Rp7 miliar.
"Untuk training bagi 25 ribu santri di 10 provinsi sampling itu sekitar Rp7 miliar," kata Menteri Dody Hanggodo.
Baca juga: Gotong royong membangun pondok pesantren yang aman dan nyaman
Pelatihan konstruksi bagi santri ini akan bersertifikat dan masuk dalam kategori vokasi resmi di bawah Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Program pelatihan itu dibuat pemerintah tak lama pascaterjadinya insiden robohnya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menelan puluhan korban jiwa.
Hal ini penting mengingat santri kerap diberdayakan untuk ikut membangun gedung pondok pesantren.
Pemerintah juga telah membentuk Satgas Penataan Pembangunan Pesantren untuk mengaudit dan merehabilitasi bangunan ponpes yang rawan ambruk.
Baca juga: Mengajak santri dan pesantren tetap tenang
Satgas ini bekerja dengan menindaklanjuti laporan yang diterima dan turun langsung mengecek kondisi gedung pesantren.
Satgas Penataan Pembangunan Pesantren melibatkan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, hingga pemerintah daerah.
Rapat menteri tersebut dihadiri Dirjen Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman, Menteri Pekerjaan Umum Doddy Hanggodo, Wamensesneg Juri Ardiantoro, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Baca juga: Istana: Pemerintah kaji skema APBN bangun pondok pesantren
Baca juga: Komisi V DPR: Tak boleh lagi bangun pesantren tanpa standar kelayakan
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
