PBB: pembatasan pergerakan hambat upaya penanganan krisis Ebola

Dalam sebuah rilis pers, Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs/OCHA) mengatakan bahwa penutupan perbatasan berisiko mendorong masyarakat untuk menggunakan jalur penyeberangan perbatasan tidak resmi dan tidak terpantau, yang berpotensi meningkatkan risiko penularan di tingkat regional, bukannya mengurangi. Secara lebih luas, langkah tersebut memperlambat pergerakan personel, pasokan medis, bantuan makanan, serta dukungan penyelamatan jiwa lainnya.

OCHA mengatakan bahwa wabah Ebola terus menyebar di provinsi Ituri, Kivu Utara, dan Kivu Selatan di RD Kongo timur. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menempatkan wabah ini sebagai wabah Ebola terbesar ketiga yang pernah tercatat.

"Menurut otoritas nasional, hingga Selasa (26/5), wabah tersebut telah meluas ke 13 zona kesehatan, dengan lebih dari 1.000 kasus suspek, termasuk 121 kasus terkonfirmasi dan 17 kematian yang dilaporkan, dengan enam di antaranya merupakan tenaga kesehatan," demikian disebutkan dalam rilis pers tersebut.

Namun, OCHA mengatakan bahwa pasien pertama yang sembuh tercatat pada Rabu (27/5) di sebuah pusat perawatan di Distrik Rwampara, Ituri.

PBB dan mitra-mitra kemanusiaannya akan terus mendukung otoritas kesehatan nasional dalam penanganan kasus, pengoperasian pusat perawatan Ebola, keterlibatan masyarakat dan komunikasi risiko, serta penguatan pengawasan untuk membantu mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut.

OCHA menyatakan bahwa, di luar wabah Ebola, situasi kemanusiaan yang lebih luas di Ituri masih sangat mengkhawatirkan, dengan upaya penanganan sudah berada di bawah tekanan.

Di wilayah Mambasa, warga sipil dilaporkan tewas dalam serangkaian serangan bersenjata pekan lalu, yang memaksa banyak orang meninggalkan rumah mereka. Sedikitnya 150 warga sipil dilaporkan tewas di wilayah tersebut sejak awal Mei.

Meningkatnya ketidakamanan juga memaksa sedikitnya empat organisasi kemanusiaan menangguhkan operasi mereka di area tersebut.

OCHA kembali menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati hukum humaniter internasional, melindungi warga sipil, serta memastikan akses kemanusiaan yang aman, berkelanjutan, dan tanpa hambatan.