Depok (ANTARA) - Pusat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Universitas Indonesia (P3M-UI) merilis hasil survei nasional mengenai evaluasi kinerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang mencapai 89.8 persen.
Kepala P3M-UI Prof. Wahyu Sulistiadi di Depok Selasa menekankan bahwa survei itu merupakan wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni melalui penelitian terhadap satu tahun penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah pada Kabinet Merah Putih.
Survei yang dilakukan pada 1-17 Oktober 2025 itu menunjukkan 89,8 persen responden menilai Kemendikdasmen telah berjalan dengan baik dan sangat baik untuk memajukan pendidikan dasar dan menengah di tingkat nasional.
Selain itu, survei yang melibatkan 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi tersebut menunjukkan 89,1 persen responden meyakini program Pemerintah di bidang pendidikan dasar dan menengah bagi masyarakat akan berjalan lebih baik di masa akan datang.
Baca juga: Soal petisi pembatalan TKA, Mendikdasmen: Presiden setujui tetap jalan
Hasil survei tersebut disampaikan dalam Diskusi Terbuka pada 23 Oktober 2025 di Kampus UI Depok dengan dihadiri staf pengajar, peneliti, mahasiswa UI, serta perwakilan media massa nasional.
Sedangkan Peneliti senior P3M-UI, Dr. Prima Ariestonandri, menyatakan bahwa tingkat pengenalan publik terhadap program-program unggulan Kemendikdasmen dalam satu tahun Kabinet Merah Putih berkisar antara 59,3 hingga 77,7 persen.
Tiga program unggulan yang banyak diketahui adalah program Wajib Belajar 13 tahun (77,7 persen), Digitalisasi Pembelajaran (75,8 persen), dan Sistem Penerimaan Murid Baru (75,0 persen).
Tingkat persepsi publik terhadap program unggulan sangat positif, yakni dengan penilaian implementasi program berkisar antara 96,0 hingga 98,7 persen telah berjalan dengan baik dan sangat baik.
Hal itu juga selaras dengan keyakinan lebih dari 96,0 persen masyarakat, yang menilai bahwa program unggulan tersebut memiliki dampak terhadap proses pembelajaran di sekolah, masyarakat daerah, serta juga kemajuan pendidikan nasional.
Baca juga: Mendikdasmen siap kaji soal pengajaran Bahasa Portugis di sekolah
Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi sekaligus Dewan Guru Besar UI Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum mengingatkan peran Kemendikdasmen perlu juga memperhatikan peran pemerintah daerah.
Pasca-otonomi daerah, menurut dia, layanan bidang pendidikan dasar dan menengah telah terdesentralisasi kepada pemerintah daerah.
Sehingga, keberhasilan pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendikdasmen, sangat dipengaruhi oleh peran pemerintah daerah dalam layanan pendidikan.
Lebih lanjut, berdasarkan hasil survei itu, disarankan agar kajian kebijakan dan program pendidikan dasar menengah ke depan bukan saja soal opini masyarakat, tetapi juga peran dari para pemangku kepentingan.
Baca juga: Kemendikdasmen menargetkan 12.500 guru raih gelar S1 pada 2025
Pewarta: Feru Lantara
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.


















































