Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengaku pihaknya meminta nasihat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pengadaan barang dan jasa untuk program di Kementerian Sosial pada masa mendatang.
“Kami telah meminta nasihat, tadi di antaranya adalah kami meminta apakah mungkin jika Kementerian Sosial dalam pengadaan barang dan jasa itu dilakukan oleh instansi lain lewat agen-agen pengadaan yang dimungkinkan oleh undang-undang. Nah ini baru berupa semacam gagasan kami untuk minta nasihat dari KPK lebih lanjut,” ujar Mensos setelah berkonsultasi dengan KPK terkait pengadaan barang dan jasa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.
Mensos menjelaskan permintaan nasihat kepada KPK tersebut untuk mengantisipasi melonjaknya anggaran untuk Kemensos di tengah keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pengadaan barang dan jasa.
Baca juga: Mensos terima banyak masukan dari KPK usai konsultasi soal pengadaan
“Kami belum memiliki sumber daya yang cukup untuk bisa melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang kemungkinan ke depan anggarannya akan semakin besar. Mungkin untuk tahun lalu dan tahun sekarang, kami masih bisa mengawal ini dengan komitmen tinggi, tetapi karena anggaran tiap tahun makin meningkat dan peningkatannya bisa jadi makin tajam, untuk itu kami telah meminta nasihat,” jelasnya.
Sementara itu, dia mengatakan ada dua poin penting lainnya yang perlu disampaikannya kepada publik setelah berkonsultasi dengan KPK.
“Ada beberapa poin penting yang perlu saya sampaikan secara jujur, bahwa sampai hari ini, dalam catatan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), kami (Kemensos, red.) masih di peringkat ke-167 dalam pengadaan barang dan jasa dari 600 lebih lembaga maupun instansi yang menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa,” katanya.
Selain itu, dia mengatakan Kemensos menunggu hasil evaluasi dan kajian KPK terkait pencegahan korupsi pada program Sekolah Rakyat.
Baca juga: Tanggapi polemik, Mensos bentuk tim dalami isu pengadaan barang/jasa
“Hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh KPK akan kami jadikan pedoman untuk memperbaiki kinerja kami di masa yang akan datang. Ini saya kira yang ingin saya sampaikan,” ujarnya.
Sebelumnya, pada 6 Mei 2026, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan berencana bertemu dengan pimpinan KPK untuk mendapat masukan mengenai pengadaan barang dan jasa pada program Sekolah Rakyat.
Menurut Mensos, dalam pertemuan dengan KPK akan disampaikan seluruh data dan proses terkait pengadaan barang yang dilakukan untuk operasional Sekolah Rakyat, termasuk soal pengadaan sepatu bagi siswa Sekolah Rakyat yang sempat menjadi perbincangan di media sosial dalam beberapa waktu terakhir.
Mensos mengatakan pertemuan itu rencananya diadakan pada 7 Mei 2026. Namun, pertemuan tersebut baru terlaksana pada 8 Mei 2026.
Baca juga: Mensos larang jajaran temui vendor guna cegah praktik "kongkalikong"
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
