Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago meminta Polri dan Kejaksaan Agung memperkuat sinergi dalam penegakan hukum menyusul dinamika penanganan perkara yang melibatkan kedua institusi.
"Kita jaga adalah sinergi dan koordinasi antarinstansi. Komunikasi harus terus dibangun guna mencegah potensi kesalahpahaman. Pada dasarnya, Polri, Kejaksaan Agung, maupun institusi penegak hukum lainnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan hukum yang berkeadilan," kata Djamari dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat.
Pernyataan tersebut disampaikan Djamari saat merespons dinamika yang terjadi antara Polri dan Kejaksaan Agung dalam penanganan perkara korupsi.
Menurut Djamari, setiap institusi penegak hukum memiliki kewenangan masing-masing dalam menegakkan hukum. Karena itu, sinergi dan koordinasi perlu terus diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.
Baca juga: Kejagung imbau publik tak berspekulasi soal kasus korupsi
Baca juga: Anggota DPR: Penyitaan di kasus batu bara tunjukkan keseriusan aparat
Terkait proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung maupun Polri, Djamari meminta penanganannya dilakukan secara independen, transparan, dan profesional.
"Tidak ada ruang bagi siapa pun yang terbukti melanggar hukum. Tanpa memandang asal institusi maupun kedudukannya, setiap pelanggaran akan diproses dan ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.
Djamari juga mengimbau masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi yang tidak terverifikasi mengenai penanganan perkara di Kejaksaan Agung dan Polri.
Menurut dia, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, mengganggu kondusivitas, serta menghambat proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Baca juga: Komisi III dorong Polri usut korupsi batu bara tanpa pandang bulu
Baca juga: PLN Watch: Dugaan korupsi batu bara jadi momentum pembenahan
"Masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpancing oleh berbagai konstruksi narasi yang tidak berdasar. Percayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang saat ini bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.
Pewarta: Walda Marison
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
