Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) untuk mengintegrasikan regulasi terkait pengaturan transportasi multimoda di Indonesia.
"Intinya adalah bagaimana mengintegrasikan berbagai perundang-undangan, peraturan yang berurusan dengan pengaturan transportasi multimoda di Indonesia," ujar AHY dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.
Sebagaimana diketahui bersama, lanjutnya, terdapat transportasi darat, laut, udara, termasuk kereta api yang diharapkan bisa semakin terintegrasi dan ada payung hukum, sehingga benar-benar bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat kita.
Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa penguatan sistem transportasi nasional merupakan prioritas utama Presiden Prabowo dalam lima tahun ke depan.
"Presiden menyampaikan sejumlah direktif, dan secara khusus terkait dengan konektivitas di sektor transportasi nasional yang diharapkan bisa semakin maju empat atau lima tahun ke depan," kata AHY.
Pemerintah berkomitmen memperkuat sistem transportasi nasional yang lebih efisien dan terintegrasi. Sistem transportasi di Indonesia masih menghadapi tantangan akibat pengelolaan yang bersifat sektoral dan parsial, sehingga belum terintegrasi secara menyeluruh.
Untuk itu, AHY menekankan pentingnya segera merampungkan RUU Sistranas sebagai dasar hukum yang dapat menyatukan berbagai moda transportasi nasional dari perkeretaapian, kelautan, hingga penerbangan.
Dirinya juga menekankan pentingnya pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi di Indonesia. Hal ini, menurutnya, sejalan dengan proyeksi International Monetary Fund (IMF) untuk periode 2020–2030, berdasarkan GDP Purchasing Power Parity (PPP) adjusted.
Jika Indonesia mampu meningkatkan kualitas sistem transportasinya secara signifikan, maka berpeluang menempati posisi sebagai ekonomi terbesar ke-7 di dunia.
Baca juga: Menko IPK: Diskon tarif ringankan perjalanan masyarakat pada Nataru
Baca juga: Menko IPK: Infrastruktur kunci majukan sektor kelautan dan perikanan
Baca juga: AHY: Kebutuhan anggaran bencana di Sumatera di atas Rp50 triliun
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
