Jakarta (ANTARA) - Bencana alam selalu meninggalkan dua jenis luka: luka fisik pada bentang alam, dan luka batin pada jiwa manusia yang menghuninya.
Ketika banjir bandang dan longsor menerjang saudara-saudara kita di Sumatera baru-baru ini, kita melihat lumpur menimbun rumah dan jalanan yang terputus. Namun, di balik angka-angka statistik: korban jiwa, kerugian materiil, bahkan jumlah bantuan yang dirilis secara rutin oleh pemerintah, ada ruang kosong yang sering kali luput diisi: ruang emosi publik.
Selama ini, komunikasi krisis pemerintah sering terjebak dalam hal yang teknokratis. Rilis pers dipenuhi tonase bantuan logistik, foto-foto penyerahan bantuan, hingga angka pengerahan sumber daya. Apakah ini salah? Tentu tidak.
Transparansi data adalah fondasi akuntabilitas. Namun, di tengah trauma kolektif, data yang dingin tidak cukup untuk membalut luka. Publik membutuhkan lebih dari sekadar informasi; mereka membutuhkan koneksi, empati, dan harapan.
Di sinilah kita perlu menengok sebuah studi menarik yang diterbitkan dalam Chinese Journal of Communication oleh Cui dan Tong (2022). Riset bertajuk How does the Chinese Government conduct emotional governance over COVID-19? ini menawarkan perspektif baru yang disebut emotional governance atau tata kelola emosi.
Temuan ini bukan sekadar teori akademis, melainkan cermin reflektif yang bisa kita adaptasi secara elegan untuk menata ulang cara negara hadir di tengah duka Sumatera.
Kita bisa mendorongnya dengan pendekatan 3E+1N atau educative, enlightment, empowerement, dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau nasionalisme.
Pergeseran paradigma
Aspek edukatif dari studi ini mengajarkan kita bahwa era "komunikasi satu arah" atau hard propaganda sudah usang. Cui dan Tong menemukan bahwa media pemerintah China telah berevolusi.
Mereka tidak lagi hanya memborbardir publik dengan slogan-slogan kaku. Sebaliknya, mereka menggunakan vlog yang personal, emosional, dan partisipatif untuk membangun apa yang disebut sebagai healing patriotism atau patriotisme yang menyembuhkan.
Dalam konteks bencana Sumatera, ini adalah pelajaran mahal. Pemerintah China menggunakan dua arketipe atau tokoh utama dalam narasi mereka. Pertama, Civilian Hero (Pahlawan Warga), yakni orang biasa yang melakukan pengorbanan luar biasa. Kedua, Miracle Government (Pemerintah yang Bekerja), yang digambarkan bukan sebagai birokrat yang jauh, melainkan sebagai entitas yang efisien, peduli, dan hadir di lapangan.
Bayangkan jika kanal media sosial pemerintah, mulai dari Pemerintah Daerah hingga Kementerian, mengadopsi pendekatan ini. Alih-alih hanya memposting infografis imbauan waspada, kita bisa mengangkat kisah seseorang yang membuka dapur umum di tengah sisa banjir. Atau para pemuda yang bergotong royong membersihkan lumpur di sekolah.
Narasi seperti itu mengubah wajah negara dari "institusi yang memerintah" menjadi "fasilitator kebaikan".
Cermin bagi demokrasi kita
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
