Jakarta (ANTARA) - Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera oleh DPR RI merupakan penanda penting bagi upaya negara menjaga kepercayaan publik, sekaligus memperkuat koordinasi pemulihan di wilayah yang terdampak bencana.
Langkah ini sejalan dengan keputusan Presiden Prabowo pada pekan sebelumnya, yang menegaskan perlunya percepatan pemulihan Sumatera secara sistematis dan terstruktur.
Satgas ini direncanakan berkantor di Aceh, sehingga pusat koordinasi berada langsung di daerah terdampak, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis realitas lapangan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera di Aceh pada Selasa, 30 Desember 2025.
Pertemuan tersebut memperlihatkan soliditas lintas sektor yang sangat dibutuhkan dalam situasi krisis. Hadir dalam rapat tersebut, antara lain Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Barat, dan para bupati dari daerah terdampak.
Hadir pula para pejabat negara, termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Sosial, Wakil Kepala BNPB, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Kasatgas Darurat Jembatan, Utusan Khusus Presiden Bidang Kepemudaan, serta Direktur Utama PT Telkomsel dan Direktur Utama PLN.
Kehadiran para pengambil kebijakan di berbagai bidang ini menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana bukan sekadar urusan teknis, tetapi mencakup dimensi sosial, ekonomi, infrastruktur, komunikasi, dan energi yang semuanya saling berkaitan.
Inisiatif pembentukan satgas ini dapat dipandang sebagai langkah krusial untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penanganan bencana.
Analisis terhadap data percakapan publik menunjukkan adanya penurunan tingkat kepercayaan masyarakat dalam satu bulan terakhir akibat mispersepsi dan miskoordinasi.
Keadaan ini, bahkan mendorong sebagian warga mengekspresikan kekecewaan dengan mengibarkan bendera putih sebagai simbol menyerah, sementara di sejumlah titik muncul pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai wujud frustrasi.
Fenomena ini perlu dibaca secara jernih, bukan untuk menambah ketegangan, melainkan untuk menunjukkan betapa pentingnya kehadiran negara secara nyata, terukur, dan komunikatif.
Kepercayaan publik
Dalam konteks tersebut, keberadaan satgas di Aceh akan sangat strategis. Pusat koordinasi yang berada di jantung wilayah terdampak memungkinkan pemetaan masalah yang lebih presisi, penyusunan langkah cepat yang sesuai kebutuhan warga, serta komunikasi publik yang lebih efektif.
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
