Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi X DPR RI Sabam Sinaga menilai percepatan pemulihan pascabencana banjir di Sumatra Utara harus ditopang oleh data yang akurat dan terverifikasi agar upaya pembenahan dan pemulihan wilayah bencana bisa lebih terarah.
"Jadi memang data mengenai kebencanaan itu kan perlu kita tahu persis, sehingga berdasarkan data tersebut, intervensi terhadap recovery-nya itu akan lebih terarah.,” kata dia dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.
Menurutnya, dampak bencana tidak hanya dirasakan secara fisik, tetapi juga berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat, khususnya keluarga yang memiliki anak usia sekolah.
"Maka, tadi dalam pertemuan kita dengan BPS, kita sampaikan agar data tersebut valid, tidak ada overlapping, sehingga nantinya penanganannya tuntas sesuai dengan data yang ada," ujar Sabam
Baca juga: Anggota DPR dorong audit komprehensif cegah bencana Sumatera terulang
Oleh karena itu, lanjut Sabam, data yang akurat akan membantu pemerintah dalam menentukan langkah pemulihan yang tepat, baik di bidang infrastruktur ataupun perekonomian.
“Maka dengan adanya data yang valid, maka intervensi pemerintah akan lebih terarah, termasuk juga di dalamnya, rumahnya, sekolah, dan anak-anak yang terdampak itu seberapa banyak,” tutur Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.
Ia juga menyoroti potensi trauma yang dialami tenaga pendidik dan anak-anak korban bencana. Untuk membenahi hal tersebut, dia mendorong pemerintah untuk mendata siswa dan tenaga pendidik yang mengalami trauma agar pendekatan pemulihan psikologis dapat dilakukan secara tepat.
"Ketika data anak-anak sekolah yang terdampak itu betul-betul didapatkan, maka pendekatan untuk mengubah atau me-healing terhadap psikologis mereka itu akan jauh lebih terarah," jelasnya.
Lebih lanjut, Sabam mengatakan perlunya sinkronisasi dan verifikasi ulang terhadap data yang dihasilkan berbagai kementerian dan lembaga untuk mencegah terjadinya tumpang tindih.
Dia menilai data tunggal yang telah diverifikasi menjadi dasar penting dalam penyampaian informasi kepada publik maupun pemerintah.
"Data tunggal itu adalah menurut saya itu data yang memang betul-betul harus diverifikasi, sehingga itulah data yang benar yang akan disampaikan ke publik, termasuk juga kepada pemerintah seperti itu,” beber Sabam.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR, Sabam menegaskan pihaknya akan terus mengawasi pemerintah dan seluruh pihak agar penyempurnaan data ini bisa secepatnya dilakukan.
Baca juga: DPR rakor dengan jajaran menteri bahas pemulihan bencana Sumatera
Baca juga: Mensesneg: Tak ada batas waktu satgas, pemulihan bencana dikebut
Pewarta: Walda Marison
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
