Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lima saksi kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan untuk klaster wilayah Medan, Sumatera Utara, di Semarang, Jawa Tengah.
“Pemeriksaan bertempat di Polrestabes Semarang, Jateng, atas nama AS, AD, BW, BI, dan IS,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Senin.
Budi mengatakan identitas kelima saksi tersebut adalah AS selaku karyawan PT Istana Putra Agung, AD selaku Direktur PT Bhakti Karya Utama, BW selaku karyawan Asta Perdana Group, BI selaku Direktur PT Asta Perdana, serta IS selaku Penasihat PT Istana Putra Agung sekaligus mantan Pimpinan Cabang PT Modern Surya Jaya.
Sebelumnya, kasus tersebut terkuak berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub.
Saat ini, BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.
KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.
Setelah beberapa waktu atau hingga 12 Agustus 2025, KPK telah menetapkan sebanyak 17 tersangka. KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut.
Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.
Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.
Baca juga: KPK panggil Kasubdit BPTJ jadi saksi kasus DJKA Kemenhub
Baca juga: KPK periksa direksi PT Peraga Lambang Sejahtera soal pengaturan lelang
Baca juga: KPK panggil Dirut PT Karya Alriz Utama jadi saksi kasus DJKA Kemenhub
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
