Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta kepada Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk mengalokasikan anggaran untuk penanganan atau pemulihan sektor wisata yang bisa berdampak pada pemulihan ekonomi masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT) pascabencana gempa bumi di daerah itu.
Dia menilai bencana gempa bumi itu bisa jadi membuat kunjungan wisatawan ke NTT menurun. Terlebih lagi, menurut dia, gempa susulan terus terjadi di NTT hingga membuat tantangan bagi pemerintah daerah setempat.
"Tempat-tempat potensi wisata dan seterusnya itu terganggu Ibu. Bayangkan itu, mungkin orang dengar Labuan Bajo yang bagus, indah sekarang itu, begitu ada gempa-gempa seperti itu, bisa jadi orang enggak akan datang lagi ke situ," kata Saleh saat rapat bersama Kemenpar dan Kementerian Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Dia menilai permasalahan itu juga menjadi tantangan bagi Kemenpar, karena banyaknya destinasi wisata di NTT. Maka dari itu, dia pun meminta Kemenpar mengusulkan alokasi anggaran khusus untuk penanganan wisata di NTT.
Menurut Saleh, Kemenpar perlu turut memikirkan nasib masyarakat yang terkena dampak gempa bumi di NTT untuk bisa keluar dari kesulitan yang dihadapi. Berdasarkan data yang diterimanya, ada sekitar 16 ribu warga NTT yang masih tinggal di tempat pengungsian.
Dia juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan agar setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus benar-benar memberikan dampak nyata pada ekonomi masyarakat.
"Misalnya, perbantuan bagaimana tempat-tempat wisata yang ada di sana bisa diperbaiki. Nah sekarang kita pindah ke sana bagaimana caranya itu," ucap Saleh.
Baca juga: Kemenpar sebut aktivitas wisata di Labuan Bajo utamakan keselamatan
Baca juga: BNPB: Sebagian objek wisata utama di NTT ditutup sementara pascagempa
Baca juga: ASITA NTT dorong pemulihan pariwisata pascagempa berbasis 3A
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
