Tangerang Selatan (ANTARA) - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengapresiasi langkah Desa Wisata Keranggan, Kota Tangerang Selatan, Banten, melibatkan kelompok disabilitas atau difabel dalam pemberdayaan dan peningkatan ekonomi.
"Ini sangat luar biasa karena akhirnya bagian dari ekonomi, bagian dari ekosistem berjalan. Bukan sebagai dalam tanda kutip beban, tapi malah justru mereka berkontribusi," ucap Wakil Ketua Tim Panja Standardisasi Desa Wisata Komisi VII DPR Rahayu Saraswati Djojohadikusumo di Tangerang, Jumat.
Menurutnya, langkah yang dilakukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Keranggan telah memenuhi kerangka standardisasi pariwisata berbasis desa yang dapat berkembang secara berkelanjutan, terukur, dan pemberdayaan ekonomi.
Mereka berhasil mendidik dan membina para kaum disabilitas untuk bisa berkontribusi terhadap pengembangan pariwisata daerah.
"Itu yang membanggakan sekali. Saya sebagai orang tua anak berkebutuhan khusus tentunya sangat paham tantangan tersebut, jadi luar biasa," katanya.
Menurut dia, dengan adanya langkah konkrit dari pengembangan desa wisata ini, Komisi VII DPR akan mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk bisa memastikan agar peningkatan kualitas serta kenaikan kelas desa wisata dengan memberdayakan masyarakat dan kaum difabel.
"Jadi, nanti kementerian harus bisa memastikannya dalam rangka sebagai bagian dari kontribusi mereka kepada masyarakat di sekitar," tuturnya.
Baca juga: Komisi VII DPR RI minta KPI Desa Wisata fokus naik kelas
Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi VII DPR telah melakukan peninjauan desa wisata di Tangerang Selatan untuk melihat langsung penerapan standardisasi desa wisata pada tahapan rintisan, berkembang, maju, hingga mandiri.
Selain itu, para pimpinan dan anggota Komisi VII ini juga melangsungkan dengar pendapat dan aspirasi dari pengelola wisata Desa Keranggan tersebut.
Pada kesempatan itu, Komisi VII DPR menyoroti adanya rencana relokasi Desa Wisata Keranggan atas proyek strategis nasional oleh pemerintah.
Untuk itu, Komisi VII akan segera melakukan koordinasi bersama agar prosesnya berjalan lancar dengan memperhatikan sisi ekosistem pariwisata.
"Biasanya justru dengan penggusuran itu, pasti ada hikmahnya yang kadang-kadang dapatnya lebih bagus. Jadi, harus dimaksimalkan dan kita juga bisa bersurat saya rasa kepada kawan-kawan di komisi yang terkait untuk bisa memastikan bahwa Kementerian PUPR," katanya.
Baca juga: Anggota DPR minta Kemenpar fokus kembangkan desa wisata secara merata
Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
