Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengecam serangan Udara Israel di berbagai wilayah di Jalur Gaza pada Sabtu (31/1) dini hari yang menyebabkan 31 warga tewas.
Enam anak menjadi bagian korban tewas dalam serangan tersebut. Serangan itu dilakukan sehari sebelum Israel dijadwalkan membuka kembali penyeberangan Rafah, yang menghubungkan Jalur Gaza dengan Mesir.
Sukamta dalam keterangan di Jakarta, Minggu menilai serangan Israel yang menyasar warga sipil tersebut sangat keterlaluan, sebuah tragedi kemanusiaan, bentuk pelanggaran hukum humaniter internasional.
Selain itu, serangan Israel tersebut juga melanggar kesepakatan gencatan senjata yang tengah berlangsung, ketika semua sandera sudah dibebaskan dan bahkan setelah mayat terakhir sandera sudah diserahkan.
"Sejak gencatan senjata diberlakukan pada 10 Oktober 2025, berulang kali terjadi serangan ke warga sipil. Laporan pemerintah Palestina di Gaza, sedikitnya 488 tewas dan melukai 1.350 orang.
Baca juga: Serangan udara Israel tewaskan 31 orang di Gaza sejak Sabtu pagi
"Sungguh memilukan apa yang terjadi di Gaza Palestina, semua norma kemanusiaan dan norma hukum terus dilanggar, tanpa ada konsekuensi. Tidak ada penyelidikan atas kejahatan terorganisir yang terus dilakukan oleh Israel," ucap Sukamta.
Ia mengharapkan Pemerintah Indonesia aktif mendorong institusi internasional untuk melakukan langkah konkret dan terukur dalam menyikapi dan menghentikan kekerasan dan kekejaman yang dilakukan oleh Israel.
"Persoalan utama saat ini adalah kegagalan penegakan norma hukum secara konsisten. Selama ini dirasakan ada tebang pilih, dan saat Israel yang melakukan berbagai pelanggaran, tidak ada mekanisme untuk menghentikannya. Jika ini terus dibiarkan hukum humaniter internasional kehilangan legitimasinya di mata Bangsa Palestina dan di mata dunia," ujarnya.
Menurut dia, serangan Israel yang menewaskan puluhan warga sipil Gaza itu juga menjadi alarm bagi lembaga baru Board of Peace (BoP) dalam upaya menghadirkan perdamaian di wilayah Palestina.
"Ini jelas menjadi ujian bagi BoP dan secara lebih khusus buat Trump sebagai inisiator. Saat lembaga internasional selama ini terlihat lumpuh dalam menghadapi kejahatan Israel, keberadaan BoP dianggap oleh beberapa pihak bisa menjadi terobosan penghentian kekerasan di Palestina.
Ia mengatakan langkah paling yang perlu dinantikan tentu penghentian semua tidak kekerasan Israel terhadap warga sipil serta segera dibukanya bantuan kemanusiaan secara maksimal untuk warga Gaza.
"Setiap inisiatif atau narasi perdamaian akan kehilangan makna jika tidak mampu mencegah pemboman terhadap pengungsi dan anak-anak," ucap Sukamta.
Baca juga: PBB harap Rafah bisa dilalui kargo usai dibuka kembali
Baca juga: Sekjen PBB tegas menolak langkah Israel gagalkan solusi dua negara
Baca juga: Rusia: Israel tidak punya alasan tunda pembukaan penyeberangan Rafah
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
