Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmen pengelolaan laut berkelanjutan melalui program ekonomi biru dan regulasi zonasi ruang laut pada forum internasional Our Ocean Conference (OOC) dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Busan, Korea Selatan.
"KKP mewakili Indonesia menyampaikan komitmen mengelola laut secara berkelanjutan melalui program prioritas ekonomi biru pada forum OOC dan APEC yang berlangsung di Busan, Korea Selatan," kata Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana dalam keterangan di Jakarta, Minggu.
Komitmen mengenai penataan ruang laut melalui regulasi rencana zonasi (RZ) ditekankan delegasi Indonesia pada forum OOC ke-10 di Busan. Regulasi itu meliputi rencana zonasi antar daerah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu.
“Penataan ruang laut adalah dasar dari seluruh pemanfaatan ruang yang ada di wilayah pesisir dan laut agar tercipta keselarasan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian ekosistem pesisir dan laut,” ujar Kartika.
Selain komitmen mengenai regulasi rencana zonasi, lanjut Kartika, Indonesia juga menyampaikan komitmen lain termasuk memperkuat pengelolaan karbon biru melalui skema menghitung cepat nilai karbon biru padang lamun di 20 kawasan konservasi laut.
Selain itu, menginisiasi Blue Carbon Network and Database, memperkuat kolaborasi dan kerja sama di forum internasional, memformulasikan kebijakan pengelolaan karbon biru hingga pedoman penghitungan nilainya.
"Yang masih dikerjakan KKP di tahun ini yakni menetapkan 200.000 hektare Kawasan Konservasi Laut baru. Kemudian akan menaikkan skor efektivitas pengelolaan kawasan konservasi laut sebesar rata-rata 5 persen dari skor tahun 2024," jelasnya.
KKP telah melaksanakan pilot project pembangunan Kampung Budi Daya Rumput Laut di Wakatobi yang akan disusul di Maluku, dan Rote Ndao sebagai implementasi perikanan berkelanjutan.
"Serta akan membangun ocean monitoring system dan 15 kawasan konservasi perairan (marine protected area) hingga 2027,” kata Kartika.
Di Busan, lanjut Kartika, delegasi Indonesia juga mengikuti forum Asia-Pacific Economic Cooperation ke-5 yang berlangsung dua hari pada 30 April - 1 Mei.
Pada Ministerial Meeting APEC, delegasi Indonesia menekankan pentingnya kerja sama regional untuk mewujudkan tata kelola kelautan dan perikanan berkelanjutan berbasis prinsip ekonomi biru secara konsisten.
Melalui pendekatan tersebut, Indonesia mendorong konservasi laut, penguatan budidaya berkelanjutan, pengawasan pesisir, dan penanggulangan sampah laut dengan melibatkan nelayan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia sektor kelautan.
Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Hendra Yusran Siry menyatakan,kolaborasi regional diperlukan untuk atasi perubahan iklim, polusi laut, IUU Fishing, dan memperkuat infrastruktur digital serta penataan ruang laut berkelanjutan.
Dia menyampaikan implementasi ekonomi biru di Indonesia mengedepankan kearifan lokal, gender, perikanan kecil, partisipasi masyarakat, dan penyuluh untuk membangun industri perikanan berkelanjutan serta inklusif dari hulu ke hilir.
Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya penataan ruang laut untuk menjaga kelestarian ekosistem, kehidupan sosial masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: KKP jamin kualitas layanan perikanan di SKPT pulau terluar
Baca juga: KKP: Ikan hasil tangkapan memakai bahan peledak tidak layak konsumsi
Baca juga: KKP tangkap kapal asing ilegal dari Filipina di Perairan Biak-Papua
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025
