Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Ahmad Muzani mengatakan pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara atau PPHN sudah selesai untuk selanjutnya didiskusikan dengan Presiden Prabowo Subianto guna membahas bentuk pengaturannya.
"PPHN pembahasannya di MPR sudah selesai. Jadi, PPHN itu adalah amanat dari pimpinan MPR berperiode-periode," kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan pembahasan PPHN merupakan amanat dari pimpinan MPR periode sebelumnya, mulai dari Taufiq Kiemas (2009–2013), Zulkifli Hasan (2014–2019), hingga Bambang Soesatyo (2019–2024).
"Maka pada akhir Agustus (2025), sebagai sebuah konsep PPHN, kami anggap selesai dan itu sudah diputuskan, diterima, oleh semua fraksi yang ada di MPR sebagai sebuah konsep PPHN," katanya.
Muzani menjelaskan konsep PPHN hasil pembahasan MPR akan segera dibahas dengan Presiden, salah satunya untuk menentukan bentuk pengaturan PPHN, berupa undang-undang atau ketetapan (tap) MPR.
"Bisa undang-undang, bisa tap MPR, tapi tap MPR itu juga sudah enggak ada lagi makanya kita perlu diskusi dengan Presiden. Hasil diskusi dengan Presiden inilah yang akan nanti akan menjadi rumusan nanti apa," ujarnya.
Baca juga: Ketua MPR: Draf GBHN rampung, segera dibahas dengan Presiden Prabowo
Baca juga: PPHN: Merancang ulang kompas pembangunan bangsa
Kendati demikian, Muzani belum membeberkan kapan pembahasan PPHN dengan Kepala Negara akan digelar. "Kita sedang mencari waktu ketemu dengan Presiden," ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan kehadiran PPHN menjadi upaya untuk memastikan pembangunan nasional yang berkelanjutan, konsisten, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
Eddy, saat menghadiri Rakernas Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah di Malang, Sabtu, 18 Oktober 2025, mengatakan PPHN menjadi jawaban atas kekhawatiran publik akan arah pembangunan nasional yang sering kali terputus akibat pergantian pemerintahan.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono berharap PPHN dapat menjadi penjaga arah bangsa dalam memastikan kebijakan pembangunan tidak tergantung konstelasi politik.
Pada acara Urgensi PPHN sebagai Pedoman dan Arah Pembangunan Nasional di Jakarta, Selasa, 19 Agustus 2025, Edhie menegaskan bahwa tanpa arah, sebuah bangsa memang bisa bergerak maju, tetapi tidak akan menuju apa-apa.
Baca juga: Wakil Ketua MPR: PPHN upaya pastikan pembangunan berkelanjutan
Baca juga: Ibas harap PPHN pastikan pembangunan tak tergantung konstelasi politik
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
