Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Hukum Universitas Padjajaran Prof. Dr. Ahmad M. Ramli mengatakan kesuksesan aturan pembatasan media sosial untuk anak di Indonesia melalui PP Tunas dapat menjadi acuan bagi negara-negara lain untuk melindungi anak di ruang digital dengan membatasi akses ke media sosial.
Ramli yang juga Pakar Hukum Teknologi Informasi Komunikasi mengatakan langkah Indonesia menegakkan PP Tunas merupakan sikap negara dalam menjaga kedaulatan digital.
"Jika konsisten dalam penegakannya, PP Tunas berpotensi menjadi pemicu gelombang regulasi global, khususnya dalam perlindungan anak di ruang digital," kata Ramli kepada ANTARA, Kamis malam.
Ramli mengatakan penegakkan hukum untuk melindungi anak di ruang digital dengan mewajibkan platform digital bertanggung jawab pada sistemnya memang bukan hal yang mudah.
Hal itu dikarenakan ekosistem platform digital sudah terlanjur terbentuk dan untuk mengoreksinya menjadi sebuah tantangan.
Baca juga: Indonesia bisa menginspirasi negara lain untuk batasi medsos pada anak
Ramli berpendapat beberapa tantangan yang mungkin dihadapi di antaranya isu keseimbangan antara perlindungan dan kebebasan digital, juga persoalan teknis verifikasi usia.
Setidaknya agar dapat jadi panutan, Indonesia harus bisa memastikan hal-hal teknis bisa diatasi. Beberapa di antaranya mencakup langkah penggunaan teknologi terkait pembatasan usia, verifikasi pengguna, dan peningkatan tanggung jawab platform.
Apabila semua itu terpenuhi maka Indonesia dinilai dapat menjadi referensi penting bagi negara-negara lain dalam menciptakan tata kelola teknologi, algoritma, dan AI untuk melindungi anak.
"Negara lain akan menjadikan model law enforcement ini sebagai benchmarking. Jika kita sukses maka akan menjadi acuan model bagi mereka untuk ikut bertindak tegas," kata Ramli.
Agar lebih efektif, Ramli mengatakan penegakan PP Tunas perlu dibarengi juga dengan pelibatan orang tua dan guru yang memiliki kaitan erat dengan anak-anak yang kini mahir secara digital.
Orang tua dan guru perlu memiliki literasi digital yang baik, meningkatkan kapasitas keduanya dalam pengasuhan maupun pengajaran digital menjamin anak-anak bisa mendapatkan bimbingan yang tepat saat menggunakan teknologi terbarukan.
"Keberhasilan PP Tunas juga bergantung pada kemampuan negara mengorkestrasi seluruh ekosistem secara transformatif, sehingga perlindungan anak benar-benar terwujud secara nyata dan berkelanjutan," tutupnya.
Baca juga: Pakar nilai PP Tunas lindungi bonus demografi Indonesia
Baca juga: Pemanggilan Meta & Google bukti Indonesia serius tegakkan PP Tunas
Baca juga: Pemerhati: Australia ikuti Indonesia panggil platform global tak taat
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Mahmudah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
