Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sepakat untuk menyelaraskan aturan yang dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat dan produktif, terutama untuk kepentingan koperasi desa merah putih.
“Kami sudah bersepakat untuk itu. Soal MoU dan langkah-langkah selanjutnya akan kita bicarakan lebih mendalam," ucap Budi Arie usai pertemuan dengan jajaran KPPU, di Jakarta, Rabu.
Budi Arie mengatakan, menjaga persaingan usaha yang sehat serta tata kelola ekonomi yang baik adalah hal krusial, termasuk dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas koperasi agar mampu bersaing dengan lembaga lain.
Ia menekankan bahwa koperasi memerlukan rekognisi, afirmasi, dan proteksi untuk dapat berkembang secara efektif.
Baca juga: Menkop minta KPK kirim personel kawal program Kopdes Merah Putih
Rekognisi berarti koperasi harus diakui dan dihargai sebagai bagian penting dari ekonomi. Afirmasi akan memberikan dukungan dan keadilan dalam akses sumber daya dan peluang. Sementara proteksi akan melindungi koperasi dari persaingan tidak sehat.
Ketua KPPU Fanshurullah Asa mengatakan bahwa lembaganya mendukung penuh pembentukan koperasi desa merah putih di seluruh Indonesia.
“Termasuk dari sisi regulasi. Kami akan membuat tim bersama dengan Kemenkop," katanya.
Menurutnya, dukungan tersebut selaras dengan misi mereka dalam bingkai persaingan usaha yang sehat yang diatur oleh dua undang-undang.
Baca juga: Kemenkop tekankan peran aktif semua pihak percepat Kopdes Merah Putih
“Kami dinaungi dua UU yang mengatur tentang praktik monopoli persaingan usaha sehat, serta kemitraan antara usaha besar dengan pelaku UMKM, termasuk koperasi," ucapnya.
Bahkan, Fanshurullah menyarankan agar kopdes merah putih tidak hanya fokus di sektor pangan, tetapi juga merambah sektor-sektor strategis lainnya, seperti menjadi sub pangkalan elpiji.
"Ini jika bisa ditangkap kopdes merah putih, potensinya sangat luar biasa," ujarnya.
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
