Jakarta (ANTARA) - Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Selatan sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan di Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Selatan.
Direktur Kewaspadaan Nasional Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Sri Handoko Taruna mengatakan kunjungan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dan Komisi II DPR RI dalam meninjau langsung perkembangan pembangunan di Papua Selatan. Dengan demikian, berbagai permasalahan yang dihadapi dapat segera dicarikan solusinya.
“Menurut saya ini [kunjungan kerja Komisi II DPR RI] adalah hal-hal yang positif, hal yang baik, yang menurut saya ada banyak manfaat yang bisa kita terima,” kata Handoko dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Dia menuturkan dalam pertemuan tersebut banyak disampaikan masukan dan solusi bagi pembangunan Papua Selatan. Ia berharap masukan-masukan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan agar berdampak positif bagi masyarakat setempat.
Selain Ditjen Polpum, perwakilan dari Ditjen Otonomi Daerah (Otda) dan Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri juga hadir dalam pertemuan itu. Handoko menjelaskan seluruh perwakilan Kemendagri yang hadir mencatat dengan saksama setiap masukan dari peserta rapat maupun Komisi II DPR RI.
“Kami pastinya bersinergi mencatat apa yang menjadi masukan-masukan, termasuk tadi batas wilayah kami juga akan koordinasikan,” jelasnya.
Baca juga: Kemendagri apresiasi progres pembangunan KPP Papua Selatan
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengatakan kunjungan ini bertujuan mendengarkan partisipasi secara terbuka. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi hambatan di lapangan serta merumuskan solusi kebijakan yang partisipatif dan berkeadilan.
Dengan demikian, Komisi II DPR RI dapat menjadi jembatan antara Pemprov Papua Selatan dan pemerintah pusat dalam menyelesaikan persoalan.
“Oleh karena itu, dalam pertemuan hari ini kami ingin berdialog secara terbuka, tidak ada batas, tidak ada jarak,” jelas Bahtra.
Ia menegaskan evaluasi penting dilakukan karena keberhasilan pelaksanaan pemerintahan di provinsi baru akan menentukan arah keberlanjutan pembangunan. Hal ini juga berdampak terhadap stabilitas sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pembentukan DOB di Tanah Papua adalah momen bersejarah yang sarat makna, di dalamnya terkandung cita-cita luhur untuk mempercepat pembangunan,” ujarnya.
Di sisi lain, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi II DPR RI. Dalam pertemuan tersebut, Apolo memaparkan perkembangan pembangunan di wilayahnya.
Dia berharap melalui monitoring dan evaluasi ini, Pemprov Papua Selatan terdorong untuk mempercepat proses pembangunan dan pelayanan publik, termasuk melalui koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat.
“Sejauh ini ada kendala-kendala yang kami hadapi, tapi masih bisa kita koordinasikan dan konsultasikan dengan pemerintah pusat dan juga pemerintah kabupaten dalam cakupan wilayah kami, dan bisa kita atasi bersama-sama,” tambah Apolo.
Baca juga: Kemendagri imbau Merauke percepat RDTR dukung pembangunan lokal
Sebagai informasi, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh dua Wakil Ketua Komisi II DPR RI, yakni Aria Bima dan Zulfikar Arse Sadikin. Hadir pula sejumlah anggota Komisi II DPR RI, di antaranya Heri Gunawan, Muhammad Habibur Rochman, Indrajaya, Aus Hidayat Nur, dan Rahmat Saleh.
Selain itu, pertemuan juga dihadiri oleh Ketua DPRP Papua Selatan Heribertus Silvinus Silubun, Ketua MRP Papua Selatan Damianus Katayu, perwakilan empat pemerintah kabupaten di Papua Selatan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Selatan, tokoh masyarakat, serta pihak terkait lainnya.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025
