Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan lima strategi prioritas yang akan dibahas dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2025 pada 1-2 Desember 2025 mendatang.
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengatakan, rekomendasi tersebut masih bersifat awal dan terbuka untuk penguatan sebelum ditetapkan final. Seluruhnya akan dibahas lebih rinci dalam Rapimnas Kadin 2025 yang digelar pada 1-2 Desember 2025 di Hotel Park Hyatt Jakarta, dengan rangkaian pra-acara pada 30 November.
"Jadi apa saja yang menjadi rekomendasi kebijakan, cuma lima yang dirancang. Nanti silakan diubah, diganti, ditambah, atau dikurangi," ujar Anindya dalam Forum Komunikasi Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia Menjelang Rapimnas Kadin di Jakarta, Jumat.
Rekomendasi pertama berfokus pada penciptaan lapangan kerja baru serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kadin memberikan perhatian khusus pada dua program pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan 3 juta rumah.
Dalam pelaksanaannya, Kadin ingin memperkuat rantai pasok lokal melalui pelibatan UMKM di program MBG, sekaligus mendorong reformasi perizinan dan perluasan akses pembiayaan informal bagi proyek 3 juta rumah.
Reformasi vokasi juga menjadi bagian dari rekomendasi ini. Kadin mengusulkan adanya perencanaan tenaga kerja nasional berbasis kebutuhan industri, serta pembentukan industrial advisory board di tiap perguruan tinggi dan sekolah vokasi untuk mengatasi mismatch tenaga kerja.
Rekomendasi kedua, Kadin menilai produktivitas menjadi prasyarat agar Indonesia kompetitif secara global.
"Contohnya negosiasi tarif dengan AS. Beda dengan tetangga, kita (tarif) 19 persen, yang lain lebih tinggi 1, 2, 3, 4 persen. Tapi apa artinya kalau misalnya produktivitas kita rendah, lalu biaya logistik tinggi dan regulasi tidak mendukung," ujar Anindya.
Di samping itu, Kadin mendorong penerapan master plan produktivitas nasional dan peninjauan kembali sistem pengupahan agar pengaturan upah minimum dikaitkan dengan produktivitas, bukan hanya inflasi.
Ia memandang langkah ini penting untuk menjaga keberlanjutan industri padat karya dan mencegah gelombang PHK.
Rekomendasi ketiga, Kadin mendorong kolaborasi riset aplikatif antara BRIN dan dunia usaha, penyesuaian program studi yang didukung LPDP dengan kebutuhan industri, serta penyederhanaan proses klaim super tax deduction untuk kegiatan riset dan pengembangan (R&D) agar lebih mudah diakses industri.
Rekomendasi keempat, untuk menarik lebih banyak investasi, Kadin menilai perlunya sinkronisasi sistem OSS berbasis sistem (system-based), bukan berbasis individu (person-based) menjadi salah satu rekomendasi utama untuk meningkatkan kepastian berusaha.
Kemudian rekomendasi kelima, Kadin mendukung langkah tegas Satgas impor ilegal dan penerapan trade remedies seperti kebijakan antidumping atau safeguard terhadap praktik perdagangan curang.
Untuk memperluas akses pasar, Kadin mendorong promosi produk Indonesia, pendampingan pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas (FTA) dan CEPA bagi UMKM, serta pelibatan Kadin dalam diplomasi dan negosiasi dagang pemerintah.
"Kita tentu tahu di Kadin, Pak Presiden (Prabowo Subianto) membuka (akses) pasar yang bagus di Kanada, Uni Eropa, Peru, dan lain-lain untuk bisa berdagang," terangnya.
Meski demikian, Kadin turut menyoroti tiga hambatan utama yang masih membayangi dunia usaha.
Pertama, hambatan investasi, termasuk masih tingginya incremental capital output ratio (ICOR).
"Karena itu ICOR kita kan, kalau bahasa canggihnya itu kan tinggi. Tapi singkat kata, yang 6,3 (ICOR) itu tinggi, butuh (investasi) 6 dolar untuk menghasilkan (output) 1 dolar," terangnya.
Hambatan kedua, tingginya tingkat pengangguran usia muda yang mencapai sekitar 17 persen.
"Ini enggak gampang karena dengan gen z besar kuenya (populasi) ada di Indonesia. Ini enggak bisa dibiarkan," jelasnya.
Serta ketiga, melemahnya peran industri manufaktur yang kini hanya berkontribusi sekitar 19 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Ia menegaskan, jika Indonesia ingin tumbuh 5-8 persen dan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, hambatan struktural ini harus diatasi melalui kebijakan yang terukur dan konsisten.
Baca juga: Kadin AS desak Indonesia percepat reformasi kebijakan
Baca juga: Kadin Indonesia sebut peran pelayaran sebagai urat nadi perekonomian
Baca juga: Kadin optimistis perdagangan RI-Brasil naik hingga tiga kali lipat
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
