Jakarta (ANTARA) - Status Indonesia sebagai upper middle income country (UMIC) sering dipandang sebagai penanda kemajuan, sebuah pengakuan bahwa perekonomian nasional telah bergerak naik dalam peta global.
Hanya saja, di balik label itu, tersimpan ironi yang tidak mudah diabaikan. Pertumbuhan ekonomi yang kerap dirayakan melalui angka dan persentase belum sepenuhnya berwujud dalam kesejahteraan nyata bagi mayoritas warga.
Wajar jika kemudian muncul perdebatan tentang arah pembangunan, terutama ketika pasar kerja domestik menunjukkan tanda-tanda kerapuhan dalam menyerap tenaga kerja terampil secara luas dan berkelanjutan.
Laporan terbaru Bank Dunia menetapkan garis kesejahteraan global bagi negara berstatus UMIC sebesar 8,30 dolar AS per orang per hari berdasarkan paritas daya beli.
Dengan standar ini, sekitar dua pertiga penduduk Indonesia diperkirakan masih berada di bawah ambang kesejahteraan global.
Angka ini tampak berseberangan dengan data Badan Pusat Statistik yang mencatat tingkat kemiskinan nasional sebesar 8,57 persen. Perbedaan tersebut kerap memicu kebingungan publik, seolah statistik saling meniadakan.
Padahal, seperti dijelaskan ekonom dari Universitas Binawan, Farouk Abdullah Alwyni, dua angka itu lahir dari dua standar yang berbeda. Standar yang satu mengukur kemiskinan absolut berdasarkan kebutuhan dasar nasional, sementara yang lain menilai posisi kesejahteraan dalam konteks global.
Dalam perspektif Farouk, di sanalah pesan pentingnya bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya bertransformasi menjadi kesejahteraan yang dirasakan luas oleh masyarakat.
Kerapuhan itu tercermin dalam struktur kelas sosial. Data BPS menunjukkan kelas menengah Indonesia baru mencakup sekitar 17 persen dari populasi.
Angka ini terlalu kecil untuk menjadi fondasi stabilitas ekonomi jangka panjang. Sejarah pembangunan di berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan keluar dari jebakan pendapatan menengah sangat bergantung pada hadirnya kelas menengah yang besar, produktif, dan memiliki daya beli yang cukup kuat untuk menopang pertumbuhan.
Penyangga demokrasi
Kelas menengah bukan sekadar kelompok konsumen. Mereka juga menjadi penyangga demokrasi ekonomi, penggerak inovasi, sekaligus jembatan antara kebijakan publik dan kebutuhan pasar.
Masalahnya, pembentukan kelas menengah tidak bisa dilepaskan dari kualitas lapangan kerja yang tersedia.
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
