Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menanggapi isu rencana aksi mogok berjualan para pedagang daging yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI).
Pramono meyakini, meski isu tersebut beredar, masih ada beberapa pedagang yang akan tetap berdagang.
“Saya membaca berita itu dan saya sudah mengecek di lapangan. Memang ada keinginan, tetapi saya yakin tetap berjualan di Jakarta. Tidak semua asosiasi bisa melarang anggotanya berjualan,” kata Pramono di Jakarta Barat, Kamis.
Sebelumnya, Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (DPD APDI) DKI Jakarta meminta Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman segera mengatasi harga sapi yang mahal.
Ketua DPD APDI Jakarta, Wahyu Purnama menyebutkan, kenaikan harga daging sapi dirasakan masyarakat menengah ke bawah, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Baca juga: Dharma Jaya siapkan "cold storage" untuk stabilkan pangan di DKI
Baca juga: Pergub larangan menjual daging anjing dan kucing resmi berlaku di DKI
Wahyu menyebutkan, dalam rapat dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian, pada 5 Januari lalu pihak pemerintah telah menjanjikan harga sapi timbang hidup akan stabil dalam dua pekan.
Namun, hasil rapat itu tidak kunjung direalisasikan. Di sisi lain, pedagang juga dihadapkan pada penurunan daya beli masyarakat.
“Harga sapi timbang hidup dari 'feedloter' yang terlalu tinggi, harga karkas dari RPH mengikuti naik,” ujar Wahyu.
Setelah mendengar aspirasi anggotanya, bandar sapi potong, dan pedagang daging di pasar tradisional se-Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) serta masyarakat menengah ke bawah, DPD APDI memutuskan bertindak.
Adapun aksi mogok dagang ini digelar selama tiga hari mulai Kamis (22/1/2026) hingga Sabtu (24/1/2026). Wahyu menyebutkan, lokasi aksi akan berada di seluruh pasar dan RPH se-Jabodetabek.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
