Jakarta (ANTARA) - Indonesia mendorong optimalisasi perdagangan antaranggota Developing Eight (D-8), termasuk industri halal, untuk meningkatkan manfaat nyata dari kerja sama ekonomi tersebut.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Tri Tharyat kepada ANTARA di Jakarta pada Jumat (19/12).
"Walaupun dalam catatan. Indonesia yang paling memperoleh keuntungan karena kita manfaatkan sekali, ya kita mau negara-negara lain pun melakukan hal yang sama," katanya.
Sebagai Ketua D-8 mulai tahun depan, Indonesia akan menggelar forum bisnis dan dialog antara pelaku usaha dan para pemimpin negara anggota, serta Halal Expo.
"Kemarin saya sudah memperkenalkannya dalam pertemuan di Mesir. Antusiasme negara-negara lain sangat tinggi untuk berpartisipasi di Halal Expo," kata Tri, seraya menambahkan bahwa pameran produk halal belum pernah digelar oleh D-8.
Ia juga menilai posisi negara-negara berkembang atau Global Selatan kian penting di tengah ketidakpastian global ketika realitas dunia telah berubah jauh sejak PBB didirikan.
Oleh karena itu, kata Tri, Indonesia menekankan pentingnya peningkatan representasi negara berkembang di Dewan Keamanan PBB, Bank Dunia, dan Dana Moneter Internasional (IMF), yang dinilai belum mencerminkan kondisi global terkini.
Indonesia juga mendorong reformasi lewat berbagai forum seperti BRICS, MIKTA, dan G20.
Sementara itu, Direktur Eropa II Kemlu RI Punjul Setya Nugraha, yang pernah menjabat Direktur Kerja Sama Ekonomi D-8, menekankan bahwa mandat utama D-8 adalah kerja sama ekonomi, bukan kerja sama pertahanan.
"Jadi kalau pun nanti misalnya negara-negara (D-8) kemudian memandang perlu pengembangan kerja sama ekonomi di sektor industri strategis, pendekatannya pasti (pendekatan) ekonomi … tidak pada aspek pertahanannya," katanya.
Ia menambahkan bahwa Halal Expo, yang akan digelar bersamaan dengan KTT D-8 2026 pada April 2026, diharapkan bisa menjadi ajang untuk meningkatkan kerja sama industri halal di antara negara-negara anggota.
Menurut Punjul, industri halal selama ini belum menjadi fokus utama kerja sama D-8 dan belum mendapat perhatian khusus dalam agenda kolaborasi antar-anggota.
Keketuaan Indonesia di D-8 akan mendorong industri halal menjadi salah satu prioritas dengan mengembangkan dan mengoptimalkan potensi anggota, serta mengupayakan D-8 menjadi pusat industri halal dunia.
Indonesia akan menjabat sebagai Ketua D-8 periode 2026–2027 dengan mengusung tema "Navigating Global Shifts: Strengthening Equality, Solidarity and Cooperation for Shared Prosperity" dan menjadi tuan rumah KTT D-8 tahun depan.
D-8 adalah organisasi kerja sama ekonomi yang didirikan pada 15 Juni 1997 dan beranggotakan delapan negara berkembang dengan mayoritas penduduk Muslim: Indonesia, Bangladesh, Mesir, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki. Azerbaijan bergabung sebagai anggota penuh pada Maret 2025.
Baca juga: Apa itu KTT D-8? Tujuan dan manfaatnya bagi anggota
Baca juga: Prabowo ajak negara D-8 dorong perekonomian demi dukung Palestina
Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
