Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai dampak banjir di sejumlah daerah berpotensi menekan pasokan pangan nasional dan memicu gejolak harga, sehingga pemerintah perlu memperkuat pengelolaan distribusi serta menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan.
Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengatakan gangguan produksi dan distribusi akibat banjir perlu diantisipasi secara terukur agar tidak berujung pada kenaikan harga pangan, terutama beras dan komoditas pertanian.
“Untuk menjaga stabilitas harga pangan, ada dua hal utama yang harus dijaga, yaitu dari sisi supply dan demand,” kata Esther kepada ANTARA di Jakarta, Senin.
Data Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi menunjukkan banjir telah berdampak pada 5.168,9 hektare areal persawahan, termasuk 132,8 hektare lahan persemaian, yang berpotensi mengganggu musim tanam awal 2026. Kondisi serupa juga dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah lain di Jawa Barat dan Banten.
Tekanan terhadap pasokan pangan tersebut terjadi menjelang perayaan Imlek serta memasuki bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H, yang secara historis mendorong kenaikan permintaan beras dan komoditas pangan.
Menurut Esther, dari sisi pasokan, pemerintah perlu memastikan produksi tetap terjaga melalui penguatan kapasitas petani dan dukungan infrastruktur pertanian agar gangguan produksi akibat cuaca ekstrem tidak berlarut.
“Peningkatan produksi harus sejalan dengan sekolah lapang bagi petani, penambahan penyuluh lapangan yang saat ini masih kurang sekitar 4.000 orang, serta dukungan sarana dan prasarana pertanian,” ujar dia.
Sementara dari sisi distribusi, Esther menilai biaya logistik pangan di Indonesia masih cukup tinggi yang berkontribusi terhadap tekanan harga di tingkat konsumen, terutama ketika pasokan terganggu akibat bencana.
“Sehingga subsidi distribusi bisa menjadi instrumen untuk mengendalikan harga pangan,” tambahnya.
Namun demikian, ia mengingatkan pemberian subsidi harus disertai pengawasan ketat agar tidak menimbulkan penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Lebih lanjut, Esther juga menekankan pentingnya pengelolaan permintaan agar masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan yang justru memperparah tekanan harga.
Menurut dia, pemerintah perlu menjalin komunikasi yang lancar kepada publik agar tidak terjadi panic buying atau lonjakan pembelian yang tidak wajar karena kepanikan masyarakat.
Ia menilai kombinasi penguatan produksi, distribusi dan pengendalian permintaan menjadi kunci agar dampak banjir terhadap ketahanan pangan nasional tidak meluas.
Data Panel Harga Badan Pangan Nasional pada Senin menunjukkan harga beras di tingkat konsumen mulai bergerak naik meski masih relatif terkendali.
Harga beras medium penggilingan tercatat Rp12.903 per kilogram (kg) atau naik 0,28 persen dibandingkan satu hari sebelumnya, sementara beras premium penggilingan berada di level Rp14.304 per kg atau naik 0,08 persen.
Selain beras, tekanan harga juga terlihat pada komoditas hortikultura, seperti cabai rawit merah yang tercatat naik 2,66 persen menjadi Rp41.601 per kg.
Sementara di sisi hulu, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani justru turun 0,29 persen menjadi Rp6.790 per kg.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok pangan strategis nasional masih dalam kondisi aman meski sejumlah daerah terdampak banjir.
Ia mengatakan stok beras nasional per 30 Januari mencapai sekitar 3,3 juta ton, sehingga pemerintah optimistis mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.
Amran kemudian menegaskan pemerintah terus memantau produksi dan distribusi pangan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di tingkat konsumen, termasuk beras serta komoditas lain.
Baca juga: Indef: Inflasi 2026 berisiko, moneter perlu fokus dorong sektor riil
Baca juga: Indef: Depot minyak Rusia terbakar, RI perlu perkuat cadangan energi
Baca juga: Ekonom: Stabilitas harga perlu dijaga seiring dengan kepastian THR
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
