Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa di bidang hukum terjadi di sepanjang Jumat (23/5). Dari mulai sikap atas Perpres 66 tahun 2025 hingga BMKG lawan GRIB.
Berikut rangkaian berita hukum yang telah dirangkum Antara.
1. Kejagung: Perpres 66 merupakan bentuk upaya pemerintah lindungi jaksa
Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar mengatakan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia, merupakan bagian dari upaya pemerintah melindungi jaksa dalam bekerja.
2. Perpres Pelindungan Jaksa perkuat peran negara tegakkan hukum
Jakarta (ANTARA) - Praktisi hukum Affandi Affan menilai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa yang baru diterbitkan memperkuat peran negara dalam penegakan hukum.
Sebab, kata dia, kehadiran perpres tersebut merupakan langkah konkret Negara dalam menjamin keamanan aparat penegak hukum, khususnya jaksa, dalam menjalankan tugasnya.
3. Polri laksanakan upacara kenaikan pangkat untuk 49 perwira tinggi
Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melaksanakan upacara kenaikan pangkat bagi 49 perwira tinggi (pati) Polri yang berlangsung di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Jumat.
Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago menyampaikan bahwa kenaikan pangkat ini diharapkan menjadi motivasi bagi para Pati Polri untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi institusi dan masyarakat
4. KPK telah sita 8 mobil dan 1 motor dari penggeledahan kasus Kemenaker
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita delapan unit mobil, dan satu unit motor dari penggeledahan selama 20-22 Mei 2025 terkait kasus Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
“Tim penyidik sampai dengan hari kemarin (Kamis, 22/5) telah melakukan penggeledahan di tujuh lokasi, yaitu satu kantor di Kemenaker, dan enam merupakan rumah dari pihak-pihak terkait,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.
5. Kepala BPN segera cek status tanah BMKG yang diduduki Grib Jaya
Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan kantornya segera mengecek status tanah milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Kelurahan Pondok Betung, Kota Tangerang Selatan, Banten, yang saat ini diduduki oleh organisasi masyarakat Grib Jaya.
Nusron menegaskan tidak boleh ada ormas-ormas yang mengklaim kepemilikan tanah tanpa bukti kuat, terlebih jika lahan tersebut merupakan barang milik negara (BMN).
Pewarta: Walda Marison
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025
