Jakarta (ANTARA) - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menguat pada awal 2026 harus segera diikuti dengan kebijakan konkret agar dampaknya terasa langsung pada sektor riil, khususnya pengusaha menengah serta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Ketua Badan Pengurus Pusat Hipmi Bidang Sinergitas Danantara, BUMN dan BUMD Anthony Leong, dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, mengatakan pemerintah harus memastikan kebijakan yang inklusif, seperti perluasan akses pembiayaan yang terjangkau, insentif usaha, serta kemudahan regulasi bagi pengusaha menengah dan UMKM agar berkelanjutan.
“Pasar modal yang menguat harus diterjemahkan menjadi penguatan ekonomi riil. Di sinilah peran pengusaha kelas menengah dan UMKM menjadi sangat penting,” ujar Anthony.
Ia menyatakan Hipmi siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan agar pertumbuhan ekonomi bersifat inklusif dan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.
Baca juga: IHSG awal tahun ditutup menguat seiring optimisme pelaku pasar
Anthony juga menyoroti bahwa selama ini perhatian kebijakan sering terpolarisasi antara UMKM mikro dan korporasi besar, sementara pengusaha menengah kerap berada di wilayah abu-abu dan kurang mendapat perhatian.
Padahal, menurutnya, kelompok ini memiliki skala usaha signifikan, menyerap tenaga kerja, dan terhubung dengan rantai pasok nasional.
“Pengusaha menengah ini sering berada di wilayah abu-abu. Tidak lagi kecil, tapi belum besar. Padahal mereka adalah tulang punggung ekonomi, pencipta lapangan kerja, dan jembatan penting bagi UMKM untuk naik kelas,” ucap dia.
Lebih lanjut, Anthony menilai penguatan IHSG di awal 2026 mencerminkan optimisme pasar terhadap fundamental ekonomi Indonesia serta arah kebijakan pemerintah yang semakin fokus pada stabilitas dan pertumbuhan jangka menengah maupun panjang.
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
