Medan (ANTARA) - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution terus mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi akhir November 2025.
"Salah satu langkah strategis adalah mempercepat validasi data spesifik penerima manfaat," ujar Bobby usai rapat koordinasi pendataan huntap wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat secara daring di Medan, Rabu.
Validasi data spesifik penerima manfaat tersebut, lanjut dia, guna mempercepat realisasi pembangunan di lapangan.
Pemerintah Provinsi Sumatra Utara menyebutkan, percepatan pembangunan huntap bakal dilakukan pada lima kabupaten/kota, yakni Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Langkat.
Baca juga: Korban bencana di Sumut tidak lagi tinggal di tenda pengungsian
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera telah menyerahkan kunci tahap satu 120 unit hunian tetap untuk rakyat korban bencana di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Jumat (27/3).
Diketahui, sebanyak 227 unit huntap di Tapanuli Selatan dengan rincian 120 unit telah selesai dibangun, dan 107 unit masih proses pembangunan yang ditargetkan rampung pada 20 April 2026.
"Kami berkomitmen mempercepat pembangunan hunian tetap ini," kata Bobby menegaskan.
Gubernur juga mengaku, dirinya turun langsung ke daerah terdampak banjir bandang dan longsor di Sumatra Utara guna memastikan proses pemulihan berjalan optimal.
Selan itu, berbagai langkah percepatan telah dilakukan, mulai verifikasi data korban, percepatan pembangunan fisik, penyediaan lahan strategis hingga penguatan kolaborasi lintas sektor.
"Kami juga aktif berkoordinasi dengan Forkopimda, kepala daerah, dan memberikan instruksi langsung di lapangan, termasuk dukungan penambahan anggaran penanggulangan pascabencana," jelas Bobby.
Baca juga: Mendagri: data korban berbasis nama dan alamat percepatan bantuan
Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian menyatakan, bahwa pemerintah menargetkan percepatan pembangunan hunian tetap dilakukan tahun ini.
"Tahun ini, kalau bisa sudah selesai. Kecepatan bisa diselesaikan melalui data spesifik. Kami perlukan kecepatan data yang kemudian akan divalidasi, apakah betul penerima manfaat," katanya.
Tito yang juga Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera meminta para gubernur segera mendorong pemerintah kabupaten/kota menyampaikan data spesifik calon penerima huntap.
Ia menjelaskan, bahwa pembangunan huntap ini dilakukan melalui tiga mekanisme, yakni skema insitu adalah pembangunan kembali di lokasi asal milik warga.
"Kedua, eksitu mandiri yaitu relokasi ke lahan baru yang disediakan atau dicari sendiri oleh warga. Ketiga, eksitu komunal yakni relokasi bersama ke kawasan baru yang lebih aman dalam satu hamparan lahan terpusat," katanya.
Secara keseluruhan, lanjut Tito, pemerintah telah menerima rencana pembangunan huntap untuk tiga provinsi sebanyak 39.016 unit.
Dari jumlah tersebut, yang akan dibangun meliputi 3.221 unit insitu, 7.091 unit eksitu mandiri, dan 6.996 unit eksitu komunal.
Khusus di Sumatera Utara, pembangunan huntap yang diajukan mencapai 7.321 unit, dengan target pembangunan sebanyak 6.350 unit.
Dengan rinciannya 1.478 unit insitu, 851 unit eksitu mandiri, dan 4.021 unit eksitu komunal. "Kami imbau kabupaten/kota segera mengajukan data tersebut. Kami akan mengerjakan bagi yang mengajukan saja," ucapnya.
Baca juga: Menteri PKP serahkan 120 unit hunian tetap korban bencana di Tapsel
Baca juga: BNPB: 36 ribu huntap dibangun untuk korban bencana banjir Sumatera
Pewarta: Muhammad Said
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
