Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit mengatakan belum ada pernyataan resmi dari DPR RI terkait isu pemerintah yang berencana menutup toko ritel modern atau minimarket demi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
"Tidak terdapat pernyataan resmi dari Ketua DPR RI terkait isu penghentian atau pembatasan ekspansi minimarket di desa sebagaimana yang berkembang di ruang publik," kata Dolfie dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Hal itu disampaikan Dolfie sebagai respons atas beredarnya isu yang menyebut DPR telah menyetujui usulan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto untuk menghentikan ekspansi toko ritel modern demi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDPMP), termasuk adanya narasi salah yang mengatakan Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyetujui rencana itu.
Dolfie menjelaskan isu yang beredar merupakan bagian dari dinamika pembahasan dalam rapat kerja di Komisi V DPR RI dengan Mendes PDT Yandri Susanto beberapa waktu lalu.
Komisi V DPR pun disebut baru memberikan respons lisan atas isu yang disampaikan Mendes PDT.
Rapat yang dimaksud sebenarnya berlangsung pada November 2025, yang saat itu Mendes PDT menyebut keberadaan minimarket yang sudah merajalela harus disetop demi kelancaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Baca juga: Komisi V DPR tegaskan tidak pernah minta minimarket ditutup
Dolfie menegaskan bahwa kalaupun ada respons dari anggota dewan, hal itu belum merupakan keputusan rapat kerja Komisi V DPR RI.
"Substansi yang beredar merupakan bagian dari dinamika pembahasan di Komisi V DPR RI, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi," terang Wakil Ketua Komisi XI DPR RI ini.
"Bahkan hal tersebut belum merupakan keputusan rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian Desa," lanjut Dolfie.
Dolfie mengatakan F-PDIP selalu mengedepankan kajian mendalam terhadap kebijakan strategis yang menyangkut kepentingan usaha, program pemerintah, dan hajat hidup rakyat. Termasuk dalam hal penutupan toko ritel demi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
"Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa setiap kebijakan strategis yang berdampak pada pelaku usaha, koperasi desa, dan masyarakat luas harus disertai kajian yang komprehensif dan berbasis data," paparnya.
F-PDIP juga menegaskan kebijakan harus dibahas secara mendalam di komisi terkait sesuai mekanisme yang berlaku.
"Serta mempertimbangkan secara menyeluruh aspek regulasi, ekonomi, sosial, dan keberlanjutan usaha," imbuh Dolfie.
Baca juga: Kemendag: Ekspansi ritel modern di daerah tetap ikuti aturan
Baca juga: Mendag: Ritel modern dan UMKM bisa berdampingan melalui pola kemitraan
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
