Jakarta (ANTARA) - Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng mendukung langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang memutuskan untuk menangguhkan sementara aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Dia menilai langkah tersebut sebagai respons cepat pemerintah atas polemik yang terjadi dalam upaya menjaga semua kepentingan, terutama kepentingan masyarakat setempat dan menjaga keseimbangan lingkungan.
“Langkah awal yang sangat responsif terhadap kontroversi tambang nikel di Raja Ampat dengan menangguhkan izin tambang di Gag Island dan beberapa pulau lainnya menyusul protes masyarakat dan tuduhan pelanggaran hukum patut didukung dan dihargai,” kata Mekeng dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Mantan Ketua Komisi XI DPR itu lantas membeberkan sejumlah rekomendasi atas polemik tambang nikel yang terjadi di kawasan Raja Ampat.
"Pertama, evaluasi dan audit menyeluruh atas semua izin tambang, terutama di pulau-pulau kecil. Kedua, perkuatan pengawasan dan keterlibatan masyarakat adat dan pemerintah daerah," ucapnya.
Dia juga merekomendasikan apabila risiko lingkungan melebihi manfaat ekonomi maka perlu mempertimbangkan langkah serius sesuai aturan hukum yang berlaku.
Adapun terkait rehabilitasi dan kompensasi, dia merekomendasikan pula dana corporate social responsibility (CSR) dipergunakan untuk merestorasi lingkungan dan mendukung ekonomi masyarakat lokal yang disertai audit publik atas pelaksanaannya.
“Semua elemen perlu mendukung langkah cepat yang sudah diambil pemerintah dan mengawal proses selanjutnya agar semuanya berjalan transparan dan akuntabel untuk kebaikan masyarakat lokal, bangsa dan negara,” tuturnya.
Di sisi lain, dia menyingung bahwa terbitnya izin tambang nikel di kawasan Raja Ampat terjadi ketika era periode pertama pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Dia menuturkan izin yang diberikan kepada PT Gag Nikel terbit pada tahun 2017, di mana perusahaan itu memiliki izin operasi tambang yang mulai berlaku sejak 2017 sampai dengan 2047.
“Tidak ada alasan yang cukup etis jika banyak pihak menyerang Menteri ESDM saat ini Bahlil Lahadalia yang hanya menerima akibat dari kelalaian pihak lain karena sebagai Menteri ESDM, Pak Bahlil sangat bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab kelembagaan yang diembannya saat ini,” katanya.
Dia pun berharap polemik tambang di Raja Ampat dapat segera teratasi guna keberlanjutan semua program hilirisasi sektor pertambangan dan energi dari pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.
"Semua ini demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Raja Ampat," ucap dia.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memutuskan untuk menghentikan sementara operasi pertambangan nikel dari PT GAG Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
"Kami untuk sementara, kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan," ujar Bahlil dalam jumpa pers di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Kamis (5/6).
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025
