Jakarta (ANTARA) - Dua Fakultas Hukum dari dua negara yaitu Malaysia dan Timor Leste mempelajari sistem hukum Indonesia di Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta.
Keduanya yaitu Fakultas Hukum Universitas Da Paz (Timor Leste), Fakultas Hukum Universitas Malaya (Malaysia), dan Fakultas Hukum Universiti Teknologi Mara (Malaysia).
"Selain diskusi akademis, kami juga mengajak mahasiswa melakukan kunjungan akademik ke beberapa lembaga hukum, ombudsman dan mahkamah konstitusi," kata Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila Prof. Eddy Pratomo di Jakarta, Selasa.
Menurut Eddy, kegiatan tersebut merupakan program Student Exchange Program (SEP) atau pertukaran mahasiswa yang diikuti 45 peserta dari enam fakultas hukum.
"Ini merupakan kegiatan akademik yang bersifat silaturahmi membangun persepsi terhadap suatu isu hukum," kata Eddy.
Selain itu, kata dia, akan ada berbagi pengalaman ataupun studi kasus hukum di masing-masing negara, sehingga ada pembahasan bersama mencari solusi dalam berdiskusi.
Eddy menjelaskan SEP merupakan wadah bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang isu-isu terkini dari sudut pandang multidisiplin.
"SEP juga untuk mempertajam analisis, mahasiswa akan diajak berdiskusi tentang sistem hukum di Indonesia, kerangka hukum sektor keuangan untuk SDGs, dan juga pembelajaran melalui perspektif
Kasepuhan Pasir Eurih tentang pengakuan hak-hak masyarakat adat," ujarnya.
Yang terbaru diselenggarakan di bawah kolaborasi Kelompok Kerja ICCAs Indonesia, sebuah LSM yang berfokus pada penguatan hak-hak masyarakat adat dan pengakuan atas konservasi berbasis adat mereka.
Untuk memberikan perspektif yang lebih luas, SEP tahun ini mengundang akademisi terkemuka: Prof. Eddy Pratomo (Fakultas Hukum Universitas Pancasila); Prof. Tubagus Achmad Darodjat (Fakultas Hukum Universitas Teknologi Rajamangala, Thailand); Dr. Muhammad Fikri Othman (Fakultas Hukum Universitas Teknologi Mara, Malaysia); dan Bono Budi Priambodo, Ph.D. (Institut Penelitian Ilmu Sosial Amsterdam, Belanda) untuk membahas lebih mendalam tema yang diangkat dalam SEP2025.
Dia mengatakan diskusi ini akan berpusat pada konferensi mahasiswa yang mengadaptasi model Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana setiap perwakilan delegasi akan menyampaikan pendapat mereka tentang tema SEP berdasarkan sudut pandang negara mereka.
"Kegiatan ini dilaksanakan pada 22-29 November 2025. Tahun ini menandai penyelenggaraan SEP yang ke-15 dan sejauh ini merupakan jumlah peserta terbesar," ujarnya.
Untuk tema tahun ini adalah “Peran Hukum dalam Pembangunan Berkelanjutan: Menangani Realitas Lokal, Menyelaraskan Tujuan Internasional".
Baca juga: Manfaat program pertukaran pelajar ke luar negeri bagi profil karier
Baca juga: Dubes usulkan Chuo University buka pertukaran pelajar lewat IISMA
Baca juga: Kemendikbud terbangkan 97 mahasiswa politeknik ke Prancis lewat IISMA
Pewarta: Feru Lantara
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
