Balangan, Kalsel (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan (Kalsel) meminta kepada pemerintah daerah setempat agar memberikan kebijakan penggratisan layanan air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) selama satu bulan bagi masyarakat yang terdampak banjir.
Hal tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Kabupaten Balangan Syahbudin sebagai bentuk kepedulian wakil rakyat terhadap kondisi warga yang masih berupaya memulihkan kehidupan setelah banjir.
Syahbudin di Balangan, Kabupaten Balangan, Jumat, mengatakan DPRD melalui fungsi pengawasan dan aspirasi masyarakat melihat langsung dampak banjir yang masih dirasakan warga di sejumlah wilayah.
Baca juga: Banjir Bandang, alarm kuat dari alam untuk manusia
Hingga kini, ucapnya, proses pembersihan rumah belum berjalan optimal akibat keterbatasan akses air bersih.
“Sebagai wakil rakyat, kami turun langsung ke lapangan dan melihat sendiri kondisi masyarakat. Banyak rumah warga yang masih belum bisa dibersihkan secara maksimal karena keterbatasan air,” ujarnya.
Syahbudin menjelaskan kebutuhan air bersih menjadi faktor utama dalam proses pemulihan setelah banjir.
Selain untuk membersihkan lumpur dan sisa material banjir, air juga sangat dibutuhkan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan keluarga.
“Tidak semua warga tinggal dekat dengan sungai atau sumber air alternatif. Kondisi ini menyulitkan mereka untuk membersihkan rumah dan lingkungan sekitar,” ujarnya.
Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Balangan mendorong Pemerintah Daerah dan PDAM agar dapat mengambil langkah kebijakan yang bersifat kemanusiaan, salah satunya dengan menggratiskan biaya layanan PDAM selama satu bulan bagi warga terdampak.
“Kami berharap pemerintah daerah, khususnya PDAM, dapat memberikan keringanan berupa penggratisan layanan air selama satu bulan. Kebijakan ini akan sangat membantu masyarakat dalam mempercepat pemulihan setelah banjir,” katanya.
Menurut Syahbudin, kebijakan tersebut tidak hanya meringankan beban ekonomi warga, tetapi juga mendukung percepatan pemulihan lingkungan serta mencegah munculnya penyakit setelah banjir.
“Ini bukan semata soal biaya, tetapi soal kemanusiaan dan kesehatan masyarakat. DPRD akan terus mendorong agar kebijakan ini dapat segera ditindaklanjuti,” ucapnya.
Sementara itu, beberapa waktu lalu, Bupati Balangan, Kalimantan Selatan Abdul Hadi memerintahkan kepada dinas terkait untuk sesegera mungkin memperbaiki rumah warga yang terdampak banjir baik di Kecamatan Tebing Tinggi maupun Halong.
Baca juga: Pemerintah pusat siap bantu pangan di daerah banjir Kabupaten Balangan
Baca juga: Warga terdampak banjir bandang di Balangan butuh alkon dan logistik
“Untuk rumah warga yang rusak itu segera diperbaiki oleh kita dan langsung kita sediakan konsultan perencana nanti untuk menangani masalah ini,” kata Abdul Hadi.
Bupati Balangan juga meminta kepada camat setempat untuk mendata desa mana saja dan berapa rumah warga yang rusak untuk diajukan ke Dinas PUPRP agar segera diperbaiki.
Bupati menuturkan nantinya bantuan tersebut berupa fisik atau material yang akan dibutuhkan untuk membangun kembali rumah warga yang rusak, bukan bantuan dengan uang tunai.
"Kepada para warga yang terdampak jangan khawatir, karena pemerintah bersama Forkopimda tidak akan meninggalkan para korban dan akan selalu ada untuk warga," ujarnya.
Pewarta: Gunawan Wibisono/Ragil Darmawan
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
