Jakarta (ANTARA) - DKI Jakarta mencatatkan rekor sebagai provinsi dengan jumlah peserta Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) terbanyak se-Indonesia pada 2025, yakni mencapai 829 badan publik.
Rekor tersebut disampaikan oleh Ketua KI DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat saat memaparkan laporan pertanggungjawaban sekaligus capaian E-Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik DKI Jakarta 2025 kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Senin.
Dia berharap capaian tersebut dapat diperkuat melalui pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta penguatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) sebagai helicopter view implementasi keterbukaan informasi di Jakarta.
Dia menambahkan penyampaian laporan kepada kepala daerah itu merupakan bentuk tanggung jawab konstitusional Komisi Informasi.
Sebelumnya, KI DKI menyampaikan laporan kepada Komisi A DPRD DKI Jakarta serta secara rutin menyerahkan laporan bulanan.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua KI DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin mengungkapkan adanya peningkatan signifikan jumlah badan publik berpredikat informatif, yakni dari 67 badan publik pada 2024 menjadi 188 badan publik pada 2025, atau naik sekitar 180 persen.
Menurut dia, peningkatan itu merupakan hasil sosialisasi keterbukaan informasi yang semakin masif hingga tingkat RT/RW, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), serta lingkungan kampus. Ke depan, ia pun menilai badan publik perlu didorong dengan penerapan mekanisme reward and punishment.
Selain itu, KI DKI berharap agar IKIP dapat diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta sebagai indikator kinerja serta arah pembangunan daerah ke depan.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengapresiasi kinerja KI DKI Jakarta yang dinilai konsisten mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Dia juga menyambut baik rencana pelaksanaan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik sebagai puncak E-Monev 2025 dan menyatakan kesiapannya untuk hadir pada acara yang akan digelar pada 18 Desember 2025 itu.
Baca juga: Indeks Keterbukaan Informasi Publik didorong jadi indikator RPJMD
Baca juga: KI DKI tegaskan keterbukaan informasi fondasi Jakarta kota global
Baca juga: Ini perkembangan keterbukaan informasi publik di Jakarta
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.


















































