Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik rencana Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang mengoptimalkan kawasan Meikarta yang sempat bermasalah sebagai hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), namun dia meminta konsepnya tetap apartemen.
"Menteri Perumahan menyampaikan bahwa Meikarta akan dijadikan sebagai kawasan rumah vertikal untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kan ini harapan baru," ucap Dedi usai pertemuan dengan Maruarar dan asosiasi pengembang di Gedung Pakuan Bandung, Jawa Barat, Kamis.
Saat menambahkan keterangan Maruarar Sirait yang tengah menjelaskan hasil pertemuan hari ini yakni dorongan pembangunan hunian vertikal, Dedi sambil berseloroh mengungkapkan bahwa di Meikarta itu haruslah dibangun hunian vertikal apartemen yang diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah.
"Apartemen Pak. Apartemen untuk masyarakat menengah ke bawah. Kalau rumah susun enggak pada mau, Pak. Kalau apartemen mau, oke," kata Dedi.
Di Meikarta yang beberapa unit menara apartemennya telah dibangun, Dedi mengatakan fasilitas itu tinggal diisi, dan dia mengharapkan bisa diimplementasikan dengan segera, sebagai salah satu penyelamatan kawasan dari alih fungsi lahan.
Dedi mengungkapkan dari lahan seluas sekitar 20 hektare, saat ini yang diproyeksikan ada 94 ribu-100 ribu unit apartemen dengan kapasitas per unitnya tiga jiwa, yang bisa menyelamatkan puluhan ribu hektare lahan dari alih fungsi.
"Meikarta itu sudah terbangun sekarang tinggal diisi. Dan itu jalannya lebar-lebar. Dan bayangin kalau Meikarta bisa menampung 100.000 orang di situ, maka kita barangkali di situ bisa menyelamatkan hampir 50.000 hektare sawah," ucapnya.
Terkait dengan kasus yang sempat membelit Meikarta, Dedi mengatakan yang berkasus adalah aksi penyuapan, bukan asetnya dan pembangunannya, sehingga menurutnya tidak akan jadi masalah.
"Kan korupsi Meikarta itu penyuapan yang dilakukan, bukan persoalan pembangunannya. Kan KPK sudah menyampaikan bahwa itu sesuatu yang layak dan tidak bertentangan dengan hukum kan sudah ada pernyataannya," tuturnya.
Dedi menambahkan hunian vertikal ke depan akan jadi model yang diminta pada para pengembang perumahan, ketimbang rumah tapak. Dia mendorong Bandung dan kota-kota lainnya untuk menerapkan konsep tersebut.
Selain itu, dalam waktu dekat sekitar sepekan, Dedi mengatakan akan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) agar tiap kawasan industri baru di Jabar harus menyiapkan lahan untuk apartemen.
Akan tetapi Maruarar mengusulkan agar kawasan yang sudah ada juga didorong untuk menyediakan dan membangun unit apartemen yang dikhususkan karyawan yang bekerja di sana agar tidak menciptakan kemacetan di wilayah sekitar dan memberikan penghematan biaya untuk transportasi.
"Pak, Sekda itu tolong dan Kepala Dinas Perkim harus siapin peraturan gubernurnya Ya. Setiap kawasan industri harus ada apartemen," kata Dedi mengamini usulan Maruarar.
Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) memprioritaskan pembangunan rumah susun (rusun) subsidi tahun ini. Ia mengatakan lokasi pertama rusun itu di Meikarta, Cikarang.
"Titik pertama, saya berani menyampaikan sesudah clearance dari KPK, dari Mas Budi (Juru Bicara KPK Budi Prasetyo) dan dari pimpinan KPK bahwa tidak ada masalah secara hukum untuk di Meikarta untuk dimulai pembangunan rumah susun subsidi," kata Ara di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Rabu (21/1).
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan target pembangunan rusun subsidi di Meikarta sebanyak 100 ribu unit.
Ia menyebut pihak Meikarta sudah menyiapkan tanah clean and clear. Penerbitan SHGB sudah hampir 99,9 persen atau tinggal sedikit lagi penyelesaiannya.
"Sebanyak 100.000 unit itu kan target nanti yang pembangunan unit di Meikarta itu di dua lokasi ya dengan total lahan 20 hektare itu," kata Heru.
Untuk unitnya, terdapat dua opsi desain. Ada unit tipe satu kamar tidur seluas 25 meter persegi. Opsi lain adalah unit tipe 2 kamar tidur seluas 37 meter persegi.
Harga jual rusun masih diperhitungkan. Angkanya akan disesuaikan dengan indeks kemahalan konstruksi untuk hunian.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memastikan lahan Meikarta tidak termasuk objek sitaan KPK. Mengingat, sebelumnya sempat ada kasus suap terkait izin pembangunan Meikarta.
"Kaitannya dengan hal perkara yang pernah KPK tangani, yaitu suap izin pembangunan Meikarta, bahwa perkara tersebut sudah inkrah, dan memang dalam perjalanan penyidikannya, KPK tidak melakukan penyitaan terhadap satu unit pun rumah susun Meikarta," ucap Budi saat jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Rabu (21/1).
Status lahan tersebut clean and clear sehingga KPK mendukung penggunaannya untuk membangun rusun subsidi. Pihaknya pun akan ikut mengawasi pembangunan rusun agar sesuai peraturan.
Baca juga: Menteri PKP: Realisasi pembangunan rusun subsidi Meikarta tahun ini
Baca juga: Menteri PKP ungkap Meikarta akan jadi salah satu lokasi rusun subsidi
Baca juga: Menteri PKP pastikan memfasilitasi penyelesaian konsumen Meikarta
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
