Jakarta (ANTARA) - Direktur Climate Policy Initiative (CPI) Indonesia, Tiza Mafira, menilai kebijakan utama yang dapat direkomendasikan kepada pemerintah Indonesia terkait percepatan pembangunan PLTS 100 GW adalah penentuan tata kelola dan roadmap industri energi bersih.
Dia menyampaikan hal tersebut dalam arahan media “Rekomendasi Kebijakan, Regulasi, dan Implementasi Program 100 GW PLTS untuk Ketahanan dan Kemandirian Energi serta Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” yang diselenggarakan oleh FPCI di Jakarta, Jumat.
“Yang paling utama adalah tahun ini tentukan tata kelolanya seperti apa, siapa yang terlibat, siapa yang memimpin, siapa yang harus dilibatkan,” kata Tiza, menambahkan bahwa pemerintah juga perlu membuat roadmap industri energi bersih.
Tiza melanjutkan, karena pembangunan PLTS 100 GW itu akan menargetkan desa-desa di seluruh Indonesia, pemerintah juga perlu membahas tentang koperasi, sembari menegaskan bahwa setiap desa dan koperasi memiliki kebutuhan yang sangat bervariasi antara satu dengan yang lain.
“Oleh karena itu, tata kelolanya pun harus melibatkan desa dan koperasi itu sendiri,” ujar Tiza, seraya berharap bahwa roadmap industri energi bersih dapat dibuat tahun ini.
Pada kesempatan yang sama, CEO Landscape Indonesia Agus Sari menilai bahwa reformasi pasar listrik dan subsidi dapat menjadi kunci dalam menciptakan sistem energi bersih yang lebih adil dan berpihak pada desa serta mempercepat pengembangan PLTS di Indonesia.
“Menurut saya yang paling utama yang harus kita lakukan adalah membuat pasar yang adil, yang artinya berpihak pada rakyat. Biar affordable, equitable, dan sustainable,” ujar Agus.
Sementara itu, CEO Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai bahwa mekanisme pengadaan (procurement) perlu ditingkatkan melalui skema pengadaan massal (bulk procurement) agar mendapat harga yang murah sehingga biaya produksi listrik dapat menurun.
“India itu cukup berhasil (untuk bulk procurement), termasuk untuk distribusi renewable energy dengan baterai. Kedua, Brazil (sukses melakukan bulk procurement),” ujar Fabby, seraya menambahkan Indonesia dapat mencontoh dari dua negara tersebut.
Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
