Cegah pencurian, Pramono instruksikan agar JPO baru tak pakai struktur besi

Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan Dinas Bina Marga agar Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang baru dibangun tak lagi menggunakan material besi demi mencegah dicuri orang.

"Saya minta pada Bina Marga, semua JPO yang baru menggunakan wooden press (bahan kayu) yang tidak bisa lagi untuk diambil atau dicuri, sebab memang yang memakai apakah itu besi atau yang lain-lain memang ada yang ambil," kata dia di Jakarta, Minggu.

Pencurian pelat bisa pada JPO di Jakarta berulang kali terjadi, yang terakhir JPO Sahabat di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat pada Sabtu (21/1). Pelat besi berukuran satu meter kali dua meter telah hilang dari salah satu ujung lantai JPO.

Selain itu, tiga pelat besi pada bagian anak tangga juga ikut hilang. Baut-baut bekas copotan pun berserakan di sekitar lantai JPO yang sudah bolong.

Menurut informasi yang dihimpun, insiden hilangnya pelat JPO Sahabat telah terjadi lebih dari sekali. Pada 2023, sejumlah pelat besi JPO itu juga hilang sehingga harus ditambal. Kali ini, pencuri memanfaatkan momen banjir untuk menggasak pelat JPO.

Tak hanya di Jakarta Barat, material besi pada pegangan JPO kawasan Koja, Jakarta Utara juga dicuri pada Juli 2025.

Mengetahui maraknya pencurian material besi di JPO, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menggunakan bahan bangunan alternatif pengganti kayu yang ramah lingkungan, yakni concrete wood (conwood) antara lain di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Pesanggrahan, Jakarta Barat, untuk mencegah pencurian lantai jembatan.

Conwood merupakan beton yang tampak seperti kayu atau kombinasi beton dan teknik artistik untuk menciptakan permukaan yang menyerupai kayu. Bahan ini dapat digunakan untuk bagian lantai JPO, menggantikan pelat baja atau aluminium.

Tak hanya mengganti material jembatan, Pramono pun mengingatkan masyarakat agar tak mengambil material jembatan.

"Saya juga meminta kepada seluruh warga, siapapun yang ambil itu, jangan. Karena ini untuk kepentingan publik, bukan untuk urusan orang per orang, sehingga saya mengimbau mudah-mudahan kasus ini tidak terulang kembali," kata Pramono.